PEKANBARU - Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, melarang semua sekolah SD dan SMP saat penerimaan siswa pada tahun ajaran baru melakukan kutipan uang seragam karena akan memberatkan orangtua murid.
"Kami sudah buat edaran itu ke semua sekolah dan mohon diindahkan," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Abdul Jamal, dikutip HarianRiau.co dari TigaPilar.com, Rabu (5/7/2017).
Jamal menjelaskan, penetapan uang seragam ini akan membuat orangtua terbebani saat mereka ingin memasukkan anaknya ke sekolah.
Selain juga kebijakan ini disepakati mengingat banyak keluhan dari para orantua yang memiliki anak lebih dari satu sehingga butuh biaya besar.
"Kita sudah atur tidak boleh lagi sekolah menetapkan uang seragam di awal masuk," ujarnya.
Namun demikian, Jamal menambahkan, untuk solusi pakaian seragam ini pihaknya memberikan opsi pilihan bagi orangtua. Bisa beli sendiri atau lewat sekolah.
Menurutnya, ada juga beberapa orangtua yang tidak ingin direpotkan harus mencari sendiri kain dan tukang jahit sehingga tetap difasilitasi untuk mendapatkannya lewat sekolah.
"Tentunya keputusan ini akan dirapatkan dengan para orangtua murid ketika mereka sudah resmi diterima," jelasnya.
Dalam opsi pakaian seragan itu, Jamal mengatakan, orangtua murid bebas memilih tidak ada tekanan apalagi paksaan.
"Mau beli di pasar silahkan, mau jahit sendiri boleh, pesan lewat koperasi sekolah oke. Pihak sekolah akan memberikan contoh dan model seragam yang akan digunakan," ungkap Jamal.
Sementara itu, salah satu Pimpinan DPRD Kota Pekanbaru Jhon Romi Sinaga meminta hal yang sama agar sekolah di wilayah setempat tidak memaksakan kutipan uang seragam bagi calon murid baru yang diterima sekolah tersebut mengingat akan memberatkan orangtua.
"Karena diawal tahun ajaran baru seperti ini banyak keperluan biaya, dimana baru selesai Idul Fitri sehingga para orangtua akan terbebani," kata Romi.
Romi mengharapkan secara umum pada penerimaan murid baru tahun ini tidak terjadi gejolak dikalangan orang tua dan sekolah.
"Dalam hal penerimaan siswa baru SD dan SMP seperti tahun sebelumnya kami berharap tidak ada gejolak di kalangan orangtua baik itu karena uang kutipan, uang kursi, apalagi wajib seragam bagi para siswa," tandasnya.
.jpeg)
