INDRAGIRI HILIR - Banyaknya keluhan masyarakat yang berdesak-desakan ketika hendak melakukan urusan administrasi Negara seperti perekaman e-KTP, pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan akte kelahiran di Dinas Kependusukan dan Pencatatan Sipil. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir melakukan inpeksi mendadak (Sidak) ke Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Indragiri Hilir, Jalan Swarna Bumi, Tembilahan. Jumat (7/7/2017).
Tampak pada sidak tersebut Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, Yusuf Said, Muamar, Sulo Lipo, Malian Gazali, Musmulyadi.
Didisdukcapil, para wakil rakyat itu menelusuri ruang pelayanan, staf dan data Disdukcapil Kabupaten Indragiri Hilir dengan didampingi Kabid Kepala Bagian Pengelolaan Informasi Administrasi.
"Kesimpulan hasil sidak ini masih banyak hal yang harus dibenahi. Harapan kita sistem pelayanan hari ini sudah bisa dilakukan dengan IT kenapa tidak. Peralatan masih banyak yang kurang, alat oerekaman hanya ada dua, saat kita minta alat portebel diduganakan terkendala oleh tenaga. Dan juga menyangkut oersoalan pembiayaan," kata Ketua Komisi I DPRD Indragiri Hilir, Yususf Said kepada awak media usai sidak di Disdukcapil, Jumat (7/7/2017).
Politisi Partai Golkar ini juga menuturkan bahwa hal yang sama juga terjadi pada pelayanan pembuatanan KK. "Di (pelayanan) KK juga sama, operator untuk hanya ada empat orang, dan kemampuan empat orang itu cukup terbatas. Jadi disini kita lihat jadi kita lihat disini memang harus ada yang diperbaiki," lanjutnya.
Dia juga mengatakan bahwa saat ini jabatan Kepala Disdukcapil masuk dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dilelangkan. Dan Dia berharap agar pemerintah tidak salah dalam memilih demi kemajuan pelayanan Disdukcapil.
"Harapan kita pemerintah tidak salah memilih untuk Kepala Disdukcapil yang baru," tuturnya.
Yusuf juga menuturkan bahwa saat ini ada beberapa staf Disdukcapil yang segera pensiun. Oleh karena itu dia mengharapkan kepada Pemerintah Daerah untuk segera mengusulkan nama-nama pengganti untuk menghindari kekosongan.
"Jangan nanti mendadak-dadak pensiun tidak ada penggantinya dan terganggu lagi pelayanan," katanya.
Dia mengharapkan Pemerintah Daerah untuk memberi perhatian lebih kepada Disdukcapil, karena Disdukcapil merupakan sumber pelayanan yang perlu perhatian lebih.
Ragil Hadiwibowo / Adv
.jpeg)
