PEKANBARU - Setelah menerima draf kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara (KUA PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2018, dari Pemprov Riau, DPRD Riau bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mulai melakukan pembahasan draf tersebut, Kamis (20/7).
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau, Noviwaldy Jusman usai memimpin rapat pembahasan KUA PPAS mengatakan, saat ini pihaknya masih dalam tahap membahas kebijakan umum anggaran. Di mana yang dibahas masih mengenai target-target 2018, dan yang menjadi salah satu fokus pembahasan yakni penurunan angka kemiskinan.
‘’Karena pada 2015 ke 2016, angka kemiskinan di Riau naik. Tapi pertumbuhan ekonomi juga naik, dengan artian pertumbuhan ekonomi yang naik di Riau ini tidak dinikmati secara keseluruhan oleh masyarakat Riau. Inilah yang saat ini sedang kami cari benang merahnya di mana,’’ sebutnya.
Lebih lanjut dikatakannya, setelah membahas target-target yang akan dicapai, barulah nantinya akan dibahas mengenai besaran dana yang dibutuhkan untuk mencapai target tersebut. Termasuk menghitung berapa kemampuan daerah dan berapa kira-kira sisanya untuk itu.
‘’Kami saat ini belum masuk ke pendapatan, belanja dan pembiayaan. Karena masih menyelesaikan rencana target-target yang akan dicapai,’’ sebutnya dilanair riaupos.
Selain menurunkan angka kemiskinan, demikian Noviwaldy, pihaknya juga menargetkan untuk peningkatan pembangunan instruktur dan pendidikan di Riau. Namun pihaknya menegaskan, bahwa peningkatan-peningkatan yang akan dilakukan tersebut harus ada implikasinya sebaya langsung bagi masyarakat dan bukan pada para pengusaha saja.
‘’Masyarakat kami juga harus menikmati dari pembangunan itu, kalau sekarang kami lihat pembangunan itu masih belum banyak dinikmati oleh masyarakat. Buktinya angka kemiskinan naik, sementara angka pertumbuhan ekonomi juga naik,’’ tuturnya.
.jpeg)
