HARIANRIAU.CO PELALAWAN - Komplek perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan, Bhakti Praja tengah bergejolak, pasalnya beberapa kepala SKPD melakukan perlawanan atas rasa ketidak adilan yang di terimanya di tempatnya mengabdi selama ini.
Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang lebih diartikan sebagai penghargaan atas kinerja dan loyalitas mereka selama ini malah di nilai rendah oleh pemkab.
Sebaliknya pengambil kebijakan tertinggi di kantor bupati Pelalawan yang di nilai memiliki andil besar dalam kekisruhan ini malah memberikan penghargaan lebih kepada Eselon III dibanding kan pejabat eselon II yang telah bertungkus lumus membangun Kabupaten Pelalawan.
Beberapa Kepala Dinas yang merasa terzalimi dengan kebijakan variasi TPP yang di terapkan Pemkab saat ini lebih disebabkan faktor emosional bukan beban kerja.
Apapun argumentasinya, gejolak yang terjadi sekarang tidak bisa di pisahkan dengan daya pikat lembaran rupiah, uang jadi pemicu utama gejolak di Bhakti Praja
Anggota DPRD Riau dapil Pelalawan Siak, Husni Thamrin menyayangkan atas situasi yang terjadi di pemerintahan Kabupaten Pelalawan saat ini, menurutnya tidak sepantasnya kantor Pemerintah Daerah disibukkan dengan urusan bagi bagi uang.
"Sangat di sayangkan jika energi pemimpin di Kabupaten Pelalawan ini terkuras untuk urusan yang tak penting, apa lagi kalau gejolak yang terjadi di sebabkan oleh uang, kan sangat memalukan," tegas Ketua Fraksi Gerindra DPRD Riau, (8/4/2016).
Thamrin berharap, pemimpin Kabupaten Pelalawan saat ini untuk segera menyelesaikan persoalan ini, dan kembali fokus menggerakkan pembangunan.
"Masyarakat ingin menikmati pembangunan bukan ingin mendengar berita berebut uang dari pejabat daerah," harapnya. (dedi)
.jpeg)
