LINGGA - Dengan potensi kehutanan Lingga yang melimpah, namun masyarakat Lingga masih kelaparan didalam hutan, hal itu dikarenakan regulasi perlindungan hutan membuat masyarakat tidak boleh menyentuh hutan sembarangan.
Dengan demikian, Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan (DPM-PTSPP) Kabupaten Lingga Raja Fahrurrazi mengaku siap membantu para pengusaha lokal maupun masyarakat Lingga dalam pengurusan perizinan dan memasarkan hasil kayu yang melimpah di Kabupaten Lingga.
"Perlu sosialisasi dari pemerintah provinsi yang berwenang dalam mengeluarkan izin pemanfaatan hasil hutan. Masyarakat perlu pelatihan untuk membuat mebel dan sejenisnya yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dengan memanfaatkan hasil hutan dan pemberdayaan masyarakat," kata dia, Kamis (03/08/2017).
Padahal, sebagaimana diketahui produk light wood atau kayu ringan Indonesia diekspor ke China mencapai 3.500 kontainer per bulan. Jumlah tersebut jauh lebih besar jika dibandingkan ekspor ke negara lainnya.
Pasar China memang masih mendominasi sekitar hampir 95 persen, 5 persennya ke Jepang, Korea dan negara lainnya. Sehingga, saat ini yang menjadi tujuan utama ekspor Indonesia adalah pasar Asia. Untuk pasar Eropa masih sangat kecil. Sehingga dibutuhkan inovasi dan pengembangan dari produk light wood.
"Sekaranglah masa nya kita bersatu dalam mensejahtrakan masyarakat Lingga," katanya.
Bahan baku kayu di Indonesia masih sangat cukup. Sebab, bahan baku yang digunakan berasal dari hutan rakyat yang bisa ditanam kembali. Terlebih lagi di Kabupaten Lingga walaupun daerahnya sebagian besar adalah lautan.
Saat ini pasar produk light wood masih terbuka. Pemerintah memberikan dukungan dalam pemasaran produk light wood, di antaranya dengan mempermudah perizinan.
"Kita juga harus mengajak pihak penegak hukum untuk sama-sama membantu masyarakat sehingga masyarakat tidak takut dan mengetahui tatacara memanfaatkan hasil hutan yang berlimpah itu.Termasuk industri pembuatan kapal laut yang memanfaatkan hasil hutan," ujar Fahrurrazi.
Sebagaimana diketahui, Kementerian Lingkungan Hidup juga telah melakukan kerja sama dengan perbankan untuk pemberian kredit usaha rakyat (KUR) sebagai modal usaha.
Jika sebelumnya petani hutan rakyat tidak bankable saat ini sudah dipermudah melalui KUR. Melalui kerja sama antara KLH dengan perbankan tersebut diharapkan produksi kayu rakyat meningkat.
.jpeg)
