MERANTI - Bupati Kepulauan Meranti Irwan menyerahkan surat keputusan (SK) Pengangkatan 26 Calon Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi Guru Garis Depan (GGD) dalam rangka menciptakan pemerataan pelayanan pendidikan, terutama di daerah terpencil dan garis terluar.
"Seleksi bagi CPNS sudah dilakukan dengan ketat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayan bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Pemda Kabupaten Kepulauan Meranti," kata Bupati Kepulauan Meranti Irwan di Selatpanjang, Minggu.
Menurut Irwan pengangkatan ini menindaklanjuti nota persetujuan nomor NIP formasi CPNS huru GGD dilingkungan Pemkab Meranti oleh BKN 17 Juli 2017 lalu.
Adapun secara rinci formasi CPNS guru GGD yang diangkat laki-laki 10 orang dan perempuan 16 orang, mereka ditugaskan di tingkat SD 13 orang, SMP 13 orang, dengan berbagai mata pelajaran yakni Bahasa Indonesia, Penjaskes, Bahasa Inggris, IPA, Bimbingan Konseling dan Guru IT.
Menurut Irwan CPNS GGD yang diangkat tidak semua berasal dari Riau, sebagian juga berasal dari luar Riau seperti Sumatera Barat dan Medan, kondisi ini tidak bisa dianggap enteng karena menyangkut adaptasi dengan lingkungan yang berbeda.
"Saya harapkan guru yang berasal dari luar Riau seperti Sumbar dan Sumut dapat segera menyesuaikan diri karena tempat penugasan yang berada diperbatasan relatif sulit, seperti kondisi alam sangat terbatas, begitu juga air bersih, listrik serta akses jalan," imbau Bupati seperti dilansir antara.
Ia menilai penugasan dan pengangkatan guru GGD tersebut merupakan program dari Pemerintah Pusat maka semua guru harus mempersiapkan diri untuk mensukseskannya.
Karena kehadiran GGD diharapkan dapat meningkatkan kwalitas pendidikan di sekolah-sekolah yang ditempati sehingga mampu mengangkat derajat pendidikan masyarakat.
"Saya minta guru GDD bisa menjadi agent of change, dalam upaya peningkatan kwalitas pendidikan di Meranti," tambah Bupati.
Dengan telah diserahkannya SK CPNS kepada guru GGD ini secara otomatis pahlawan tanpa jasa yang bertugas digaris terdepan Indonesia itu akan mendapatkan semua fasilitas layaknya guru PNS lainnya, mulai dari gaji pokok hingga insentif. Bupati meminta hal itu hendaknya dibarengi pula dengan semangat dan kinerja yang lebih baik lagi dan tidak malah buru-buru minta pindah.
"Dengan penghasilan yang memadai ini saya harapkan kinerja bapak ibu guru dapat ditingkatkan, dan yang tak kalah penting dapat bertahan ditempat tugas masing-masing," ucap Irwan.
Tutur dia lagi membandingkan seperti diketahui banyak dari guru-guru yang bertugas di daerah sulit seperti perbatasan dan pelosok desa tidak betah bertugas, satu persatu melakukan lobi dengan segala upaya agar dapat pindah ke Kota makanya pinggiran selalu kekurangan.
"Dari pengalaman selama ini hanya beberapa guru saja yang bertahan bertugas di daerah terpencil, sebagian besar mengajukan pindah ke Kota, karena pengangkatan GDD ini merupakan program pemerintah pusat untuk pemerataan pelayanan pendidikan saya minta semua dapat bekerja dengan baik sesuai tanggung jawab yang dipangku dipundak masing-masing," ujarnya.
Sehingga kondisi ini membuat Pemkab kesulitan, untuk mengantisipasi perpindahan guru sesuai perjanjian akan ada penalti guru GGD yang pindah ke Kota dengan denda Rp250 Juta rupiah yang dimasukan dalam kas daerah.
"Boleh saja minta pindah tapi dengan syarat bayar Rp250 juta rupiah ke kas daerah," ancamnya.
.jpeg)
