PEKANBARU - Terdapat tujuh kabupaten dan kota di Riau yang masih konsisten menerapkan Jamkesda, sementara lima kabupaten lainnya sudah tidak lagi menerapkan Jamkesda di daerahnya.
"Daerah yang masih menerapkan Jamkesda ini dengan alasan bahwa masih banyak warga miskin dan tidak mampu yang belum tercover dalam program BPJS BPI baik APBN maupun APBD. Sehingga untuk mempermudah dalam proses pelayanan kesehatan bagi warganya penerapan Jamkesda masih diperbalakukan," kata kata peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau, Triono Hadi di Pekanbaru, Jumat (8/9/2017).
Ia mengatakan, sebagian daerah menganggap Jamkesda justru lebih baik dalam pelayanan kesehatan. Khususnya bagi rumah sakit daerah karena tidak mekanisme klaimnya tidak dilakukan dengan harga paket, melainkan sesuai penggunaan biaya pengoabtan yang diberikan.
Adapun daerah yang masih menerapkan Jamkesda ini yaitu Kota Pekanbaru, Kabupaten Rokan Hulu, Meranti, Pelalawan, Kampar, Kuantan Singingi, dan Indragiri Hulu.
Meski begitu, berdasarkan kajian yang dilakukan oleh FITRA Riau, kedepannya seluruh jaminan kesehatan di daerah akan teringerasi dengan Jaminan kesehatan BPJS.
"Menurut data Rodmap Kepesertaan jaminan kesehatan tahun 2019, kepsertaaan jaminan kesehatan warga miskin dan kurang mampu akan terintegrasi dengan BPJS yang dibiayai malalui APBN dan APBD Provinsi dan Kabupaten Kota. Berdasarkan roadmad kepesertaan jaminan kesehatan hingga tahun 2019 sebanyak 2,3 juta penduduk Riau yang miskin dan tidak mampu mendapat jaminan kesehatan nasional tanpa membayar iuran," pungkasnya. (Mcr)
.jpeg)
