HARIANRIAU.CO, INDRAGIRI HILIR - Ketua Komisi I Bidang Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Yusuf Said meyakini keterlambatan pelantikan Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Desa (Kades) tidak bermuatan politis.
Keyakinan tersebut dikemukakan oleh Yusuf Said, sebab terdapat spekulasi dari beberapa kalangan masyarakat yang mengatakan keterlambatan pelantikan Pjs Kades yang akan dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dikarenakan adanya "titipan" bagi kepentingan Bupati HM Wardan menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2018.
"Terdapat kesalahan persepsi dari (kalangan, red) masyarakat. Seolah-olah Bupati (HM Wardan, red) memiliki kepentingan politik dalam hal keterlambatan pelantikan Pjs Kades yang dijabat oleh PNS," ujar Yusuf kepada harianriau.co di kantornya, Jalan Subrantas, Tembilahan, Jum'at (22/4/2016).
Berdasarkan prosedur, dikatakan Yusuf, untuk Pjs memang harus dari kalangan PNS yang direkomendasikan oleh Camat. Sebab, untuk penyelenggaraan pelantikan dan pemilihan Kepala Desa, akan dilakukan oleh Pjs tersebut yang membutuhkan kemampuan administratif untuk persiapannya.
Sebaliknya, Yusuf menduga terdapat kepentingan dari pihak lain yang berspekulasi menyebut Bupati HM Wardan melakukan politisasi perihal pelantikan Pjs Kades.
"Nampaknya, terjadi perbedaan kepentingan. Ketika terjadi perbedaan kepentingan, pasti (spekulan, red) cenderung menyalahkan orang lain," sebutnya.
Terakhir, Yusuf mengatakan masih terlalu jauh untuk berspekulasi terhadap Bupati Wardan tentang kepentingan politis dalam Pilkada tahun 2018.
"Jangan mengada-ada lah, terlalu jauh. Kalau mereka (spekulan, red) yang memiliki kepentingan untuk Pilkada (2018, red) nanti, jangan lempar "bola" dengan mengatakan ada kepentingan politik dari Bupati Wardan," tandasnya. (Dedek Pratama)
.jpeg)
