KUANSING - Penyerobotan lahan yang terjadi di Desa Air Buluh Kecamatan Kuantan Mudik perlu perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dan Provinsi Riau. Karena perambahan diduga dilakukan oleh cukong asal Timpeh (Sumbar) tersebut sudah melewati tapal batas Provinsi Riau dari Sumatra Barat. Hal ini menuai kecaman dari sejumlah pihak, salah satunya dari Lembaga Pusat Ilmu dan Jaringan Rakyat Melayu (Pijar Melayu).
Direktur Eksekutif Pijar Melayu Rocky Ramadani SP mengatakan, Saya kecewa dengan dugaan penyerobotan lahan yang terjadi di Desa Air Buluh, harusnya semua stakeholder ikut mencari solusi terkait dugaan perambahan ini," ujarnya.
Lebih lanjut Rocky mengatakan bahwa semua pihak harus bertanggung jawab untuk mengatasi persoalan ini. Karena ini tidak lagi menyangkut marwah Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), tetapi juga marwah Provinsi Riau. Apalagi mereka diduga merambah dalam kawasan blok inti hutan lindung Bukit Betabuh.
Pijar Melayu sebagai kelompok kajian strategis melihat bahwa pemerintah Kabupaten Kuansing dan Provinsi Riau terkesan lamban dalam mengatasi persoalan yang terjadi. "Saya minta Dinas Kehutanan Provinsi Riau, BPN Provinsi Riau dan Polda Riau mengusut tuntas dugaan perambahan di Desa Air Buluh. Karena jika tidak cepat diselesaikan dikhawatirkan akan memicu konflik lebih besar antar Provinsi,"
"Apalagi kejadian ini sudah berlangsung lama dan terjadi di perbatasan Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat. Sudah semestinya pemerintah Provinsi Riau ikut andil dalam menyelesaikan persoalan dugaan perambahan hutan oleh pengusaha asal Timpeh, Sumbar. Saya minta Gubernur Riau Arsyadjuliadi Rachman menjadikan persoalan ini sebagai prioritas untuk diselesaikan," ujarnya.
"Kedepan saya berharap agar Pemerintah Provinsi Riau memberikan anggaran lebih besar untuk menjaga kelestarian hutan lindung yang ada di Provinsi Riau. Sehingga lebih ditingkatkan patroli ke wilayah wilayah perbatasan," tutupnya.***
Jan Muriono / Antoni
.jpeg)
