INDRAGIRI HILIR - Belasan Massa yang mengatasnamakan Gerakan Peduli Petani Kelapa Inhil gelar unjuk rasa di depan Kantor DPRD Jalan Soebrantas Kelurahan Tembilahan Hilir Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil). Rabu (04/10/2017) sekira Pukul 10.45 WIB.
Dalam Aksinya, Massa yang dikomandoi oleh Muhammad Fikri ini menilai, Pelaksanaan Festival Kepala Internasional (FKI) dalam rangka Hari Kelapa Dunia yang telah diadakan di Inhil tidak ada gunanya atau manfaatnya, hanya membuang waktu dan dana yang sia-sia.
Dikatakannya, Tujuan Kegiatan Festival Kelapa Internasional yang awalnya menarik Investor Asing ke Kabupaten Inhil, dinilai tidak efektif, dan mana investor yang telah menanamkan modalnya setelah acara tersebut.
Dari pantauan dilapangan, sekira pukul 11.00 WIB, Massa Aksi di terima oleh Ketua Komisi I DPRD Inhil, H. M. Yusuf Said dan langsung masuk ke dalam ruang Panggar DPRD Inhil untuk melakukan dialog terkait dengan tuntutan Massa yang mempertanyakan apa manfaat Kegiatan FKI.
Dialog yang dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Inhil, H. M. Yusuf Said ini juga dihadiri oleh Kadis DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kab. Inhil, Helmi, Kabid P3D DPMPTSP Kab. Inhil, Eri yawardana, Kabag Umum DPRD Kab. Inhil, Erwandi, Massa Gerakan Peduli Petani Kelapa Inhil 14 Orang dan 4 Orang Anggota Komisi I DPRD Kab. Inhil.
Dalam dialog, massa mengatakan Pemerintah dinilai tidak memiliki keseriusan secara tindakan terhadap permasalahan kelapa di Inhil, secara lisan memang terlihat hebat namun faktanya harga kelapa masih murah.
Massa juga meminta Pemerintah segera menetapkan regulasi penetapan harga standar Kelapa dan juga menanyakan bagaimana perkembangan permasalahan Resi Gudang yang pernah di Tolak oleh masa pada tahun 2015.
Selain itu, Massa juga ingin Pemda Inhil agar membentuk Perda tentang Perusahaan Daerah dan Perda Pernyataan Modal tanpa adanya keterlibatan Orang/Perusahaan asing.
Dalam tanggapannya, Ketua Komisi I DPRD Inhil, H. M. Yusuf Said menyampaikan, terkait dengan kegiatan Festival Kelapa Internasional yang telah dilaksanakan, Ia telah menyampaikan kepada Bupati, agar kegiatan tersebut tidak hanya menjadi Kegiatan Ceremonial belaka, harus ada akhir dan tujuan yang bermanfaat demi kepentingan masyarakat.
"Untuk manfaat kegiatan tersebut, mungkin tidak akan dirasakan sekarang, namun membutuhkan waktu dan tentunya melalui berbagai tahapan," ujarnya.
Mengenai BUMD, H. M. Yusuf Said sangat sepakat diadakan di Kab. Inhil.
"Kalau perlu BUMDES diadakan di setiap Desa," tambahnya.
Ketua Komisi I DPRD Inhil ini juga menghimbau kepada seluruh massa untuk mengawal kinerja pemerintah dalam perbaikan kebun dan harga kelapa di Inhil.
"Tuntutan yang telah disampaikan lewat dialog ini, akan segera di sampaikan DPRD Inhil ke Pemda Kab. Inhil,"tutupnya. (Infoinhil)
.jpeg)
