HARIANRIAU.CO, BENGKALIS - Masyarakat di Bengkalis meminta agar pemerintah tidak 'mempersulit' penyaluran bantuan sosial (Bansos) kepada masyarakat.
Seperti kondisi yang terjadi saat ini, bantuan Bansos baik itu kepada kelompok tani, nelayan bahkan rumah ibadah diharuskan memenuhi mekanisme seperti berbadan hukum atau berbenturan dengan aturan.
Dampaknya, program yang dikhususkan bersentuhan langsung dengan masyarakat tersebut tidak dapat disalurkan dan terpaksa dikembalikan ke kas daerah. Mekanisme seluruh penerima Bansos, diwajibkan berbadan hukum di Bengkalis terlalu berat dirasakan oleh masyarakat.
Demikian disampaikan Ketua DPRD Bengkalis Heru Wahyudi belum lama ini di Bengkalis. Menyikapi laporan masyarakat tersebut, menurutnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis harus segera menindaklanjuti mekanisme untuk penyaluran Bansos yang tepat dan sangat dibutuhkan seperti bantuan rumah ibadah atau kepada kelompok nelayan dan petani di daerah ini.
"Masyarakat mengeluhkan hal ini, kelompok tani atau rumah ibadah berbadan hukum dinilai terlalu berat dirasakan oleh masyarakat dan harus ada solusinya," ungkapnya.
Heru menambahkan, apabila Bansos yang seharusnya direalisasikan akan tetapi tidak dapat dilakukan, tentu akan sangat merugikan masyarakat.
"Kami berharap prosesnya tidak dipersulit seperti yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat. Khususnya kepada kelompok tani, nelayan, pendidikan atau rumah ibadah tersebut," imbuhnya. (Bengkalisone)
.jpeg)
