HARIANRIAU.CO - Keluarga Penerima manfaat (KPM) Rokan Hilir (Rohil) kembali mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Program Keluarga Harapan (PKH).
Selain penyerahan bantuan Petugas Kemensos juga melakukan pengaktifan Kartu ATM Peserta PKH masyarakat Rohil, Jumat (23/11/2017) di kantor Dinas Sosial Batu 6 Bagansiapiapi.
Sementata wakil Bupati Rokan Hilir, Drs Jamiludin menegaskan kepada Petugas Koordinator PKH dalam kegiatan penyalur bantuan kemensos dari dilaksanakan dengan tepat sasaran KPM yang sangat membutuhkan disetiap kecamatan Se-Rohil
Sebelumnya Petugas Kemensos Kecamatan Batu Hampar Desa dikantor Desa Sei Sialang 12/11/17 terungkap Penerima PKH didesa Sei .Sialang menurut masyarakat ada memiliki grosir dan kebun puluhan hektar sementara yang yang tak memiliki penghasilan langsung tidak terdata oleh petugas pendamping Kemensos
Ahmad (49) Warga Sialang Hulu menceritakan ada sebagian peserta penerima PKH disini yang memiliki kebun sawit puluhan hektar, dan juga memiliki kedai grosir.
Puluhan masyarakat tergolong tak mampu di Kantor desa Sungai Sialang Hulu, mempertanyakan data penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
Dengan melakukan protes saat Pendamping dan Operator PKH Rohil mensosialisasi verifikasi data kepada peserta PKH Tahun 2017 dari Basis Data Terpadu (BDT) Tahun 2015 di Kantor Kepenghuluan Sungai Sialang Hulu, Kecamatan Batu Hampar.
saat proses sosialisasi akan dilaksanakan masyarakat yang tergolong tidak mampu datang melakukan aksi protes terhadap data disampaikan oleh Pendamping PKH. Masyarakat yang didominasi kaum ibu-ibu itu melakukan protes karena data yang disampaikan tidak benar, sebab data peserta yang menerima bantuan PKH terdapat beberapa nama orang kaya di Kepenghuluan Sungai Sialang Hulu yang masih menerima bantuan.
“Kenapa data susulan yang dimasukan Pendamping terdapat nama orang-orang kaya, disini banyak nama orang kaya yang terdaftar bahkan ada beberapa orang yang dulunya peserta PKH dan datanya sudah ditarik karena sudah tergolong mampu, namun masih keluar lagi namanya,” kata salah seorang warga, Ino (40).
“Yang data susulan tahun ini boleh bapak cek rumahnya, kebun sawitnya dan usahanya, kami marah karena ada orang yang lebih mampu dari kami dan punya usaha masuk daftar susulan, sementara orang yang benar-benar miskin bahkan janda yang anaknya sekolah tidak masuk daftar, ” keluh dia kepada wartawan.
Lain halnya dengan Herman, (45), dia mengaku pernah menjadi peserta PKH, namun karena dinilai oleh pendamping dirinya sudah mampu dari segi ekonomi maka kartu pesertanya ditarik dan sudah tidak menerima bantuan lagi di Tahun 2017. Tapi yang membuatnya kesal kenapa ada beberapa orang yang kartu pesertanya sudah ditarik karena ekonominya sudah baik malahan bisa keluar lagi namanya sementara dirinya tidak.
“Saya dulu memang menjadi peserta PKH, tapi karena dinilai ekonomi saya sudah mampu makanya ditarik kartu saya, tapi anehnya ada beberapa orang yang kartunya sudah ditarik namun namanya masih aktif menerima padahal mereka saat ini sudah kaya dari saya,” ungkap Herman kesal.
Sementara menurut Koordinator PKH Rohil, Kusrul melalui operator PKH, Poppy saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa munculnya permasalahan tersebut disebabkan karena kurangnya tenaga pendamping Kementerian Sosial ditempatkan didaerah ini dan terjadinya pengunduran diri dari salah satu pendamping PKH untuk wilayah Kecamatan Batu Hampar.
Sehingga, pendamping baru hanya menerima data untuk meneruskan dari pendamping yang terdahulu sementara deadline verifikasi data peserta PKH sudah mendesak.
“Munculnya masalah data ini karena terjadinya kekurangan tenaga pendamping ditambah lagi pendamping untuk kecamatan Batu Hampar Tahun 2015 mengundurkan diri mendadak, sementara pendamping yang ada saat ini domisilinyapun sangat jauh di Kecamatan Tanah Putih, Desa Sintong,” katanya.
Dengan domisili pendamping yang jauh tersebut, lanjutnya, membuat pekerjaan tidak maksimal. “Maka pada saat itu dengan diadakan kebijakan deadline sudah kami terima untuk Kecamatan Batu Hampar sebanyak 276 peserta. Namun pendamping baru Muttah Jannah tidak mengetahui asal usul data. Untuk itu kami punya misi mengusulkan 2 orang pendamping ke Kementerian Sosial agar dapat memperbaiki semua data,” ungkap Poppy.
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menjadi peserta PKH di Kepenghuluan Sungai Sialang Hulu saat ini berjumlah 60 orang, sedangkan untuk data susulan tahun 2018 dikatakan Poppy, sebanyak 124 KPM.
Terkait dengan keluarnya nama peserta yang sudah dicabut oleh pendamping PKH dan sudah dilaporkan ke Kementerian sosial memang menjadi polemik bagi pendamping PKH, karena datanya keluar lagi dan dikirimkan ke daerah. Hal ini menurut pengakuan Poppy sebagai operator karena terjadinya data error yang disebabkan jaringan.
“Kami meminta kepada seluruh pendamping agar dapat melakukan kroscek dilapangan terhadap data yang diterima dari pusat sebelum dilakukan verifikasi,” harap dia.
.jpeg)
