Riau Punya Tugu Bertajuk Integritas, Kenyataanya Justru Tugu Tikus Berdasi

Riau Punya Tugu Bertajuk Integritas, Kenyataanya Justru Tugu Tikus Berdasi
Sudirman, Ketum Badko HMI Riau Kepri

HARIANRIAU.CO - Pasca Hari Anti Korupsi, yang jatuh pada tanggal 9 Desember 2017 lalu, beragam respon masyarakat terkait kasus Korupsi yang telah jelas kembali membuat negeri lancang kuning melayu Riau kembali tercoreng ditataran Nasional maupun internasional.

Terungkapnya kasus suap proyek pembangunan tugu anti korupsi di kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Riau, tak ayal membuat gelombang protes dari Bem Seriau, Organisasi Kepemudaan serta Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Riau Kepulauan Riau terus terjadi.

"Ini harus disikapi serius, apalagi Jumlah APBD Riau yang sebesar 10 Triliun terus dipergunakan, dan kami meyakini bahwa masih ada sindikat-sindikat pungli yang belum terungkap, untuk itu kami ingin KPK segera turun ke Riau, karena tidak cukup dengan hanya mengandalkan pihak kejaksaan," ucap Sudirman, Ketum Badko HMI Riau Kepri saat berbincang bersama para wartawan, Selasa (12/12)

Kita juga menginginkan, kata Sudirman, Kejaksaan untuk tidak tebang pilih dalam menangani suatu proses tindak pidana korupsi.

"Harus tegas, jangan sampai ada kecurigaan ditengah masyarakat. Apalagi saat ini banyak pembangunan fisik yang terbengkalai, padahal uang rakyat yang dipakai sangat banyak sekali," tuturnya.

Sudirman juga menghimbau penegak hukum yang memproses kasus tugu anti korupsi tidak hanya menyelidiki disatu perkara tersebut, mengingat ada banyaknya laporan yang disampaikan dari bebeberapa kalangan kepada penegak hukum.

Disamping itu ia menambah lewat analisa, bahwasanya terdapatnya indikasi permainan dari keterlibatan pemegang jabatan di pemprov Riau yang belum terungkap sama sekali, terutama untuk kasus tidak wajarnya proses pelelangan.

"Ini catatan serius kita, dan semoga saja Kejati Riau dan Polda Riau merasakan hal yang sama, dan kalau tidak, ada baiknya Kejaksaan Agung untuk memeriksa tiap berkas proses pelelangan yang terdapat dalam LPSE Provinsi Riau, karena kurang lebih 63 persen APBD Riau digunakan untuk pembangunan yang memiliki potensi korupsi yang tinggi," katanya.

Untuk di ingat, kata Sudirman lagi, Riau saat ini mencetak prestasi memalukan, yang mana dalam beberapa media menempati urutan ke 4 sebagai provinsi terkorup di Indonesia.

Catatan kelam ini pastinya sangat meresahkan masyarakat Riau, apalagi negeri yang terkenal dengan tradisi kemelayuannya, yang identik dengan citra agama Islam.

"Harusnya para pejabat memberi tauladan, bukan hanya terjebak dalam pencitraan. Yang dibuat patung simbol bertajuk integritas, tapi kenyataannya menjadi patung tikus berdasi," tandasnya. (Don)

Halaman :

Berita Lainnya

Index