HARIANRIAU.CO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil, Riau melalui Badan Anggaran (Banggar) memyebutkan masih banyak Organisasi Perangkat daerah (OPD) yang tidak memiliki data dengan baik. "Persoalan validasi data juga tidak betul, dimana masih banyak OPD Pemkab Inhil belum memiliki data yang baik," cetus Edy Hariyanto S indrang ketika Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan III tahun sidang 2017.
Hal ituz dijelaskannya membuat berbagai kebijakan pelaksanaan program kegiatan menjadi tidak terarah sesuai dengan kebutuhan yang ada.
Seperti pada Dinas Pendidikan, Dinas Perkebunan, Badan Pendapaten Daerah , Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan beberapa OPD lainnya.
"Gambaran ini dapat terlihat ketika bicara tentang jumlah penduduk Inhil, dimana ada perbedaan antara data di RPJMD, data BPS dan data Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil," lanjutnya.
Belum lagi ketika bicara tentang berapa jumlah masyarakat yang tidak mampu yang berhak menerima BPJS PBI , dikatakannya jumlah penerima Kartu BPJS PBI yang sudah dikeluarkan hampir sama dengan separuh jumlah peduduk Inhil, tetapi anehnya masih banyak masyarakat yang benar-benar tidak mampu justru tidak mendapatkan Kartu BPJS PBI.
"Begitu juga tentang data base sekolah, baik dari jumlah kerusakan sekolah, kebutuhanya, penyebaran dan distibusi guru yang belum merata, dan lain-lain persoalan, yang semuanya ini perlu segera dilakukan perbaikan terhadap validasi data yang ter up to date secara baik, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat lebih terarah dan fokus pada sasaran yang akan tercapai," tegas Edy Sindrang. (adv)
.jpeg)
