HARIANRIAU.CO, INDRAGIRI HILIR - Terkait rencana pembentukan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang berlokasi di Pelabuhan Parit 21 yang santer beredar dikalangan masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menyatakan pembentukan tersebut nantinya harus dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, khusunya dibidang perekonomian berupa percepatan peningkatan kesejahteraan.
Menurut isu yang beredar, pembentukan BUP akan melibatkan investor asing yang berasal dari 3 negara, yakni Inggris, Jepang dan Cina. Serta menyerap biaya modal investasi hingga ribuan trilyun Rupiah.
"Kalaupun memang benar. Seharusnya, pembentukan BUP tersebut dapat berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk apa ada investasi kalau tidak berdampak kepada kesejahteraan masyarakat, minimal harus ada multiplier effect positif yang ditimbulkan," sebut Ketua Komisi II DPRD Inhil, Ir Junaidi kepada harianriau.co, Tembilahan, Rabu (11/5/2016).
Menurut Junaidi, hingga saat ini pihak Pemerintah Daerah (Pemda) belum ada mengajukan rencana tersebut kepada DPRD Inhil.
"Khusus untuk pembangunan Pelabuhannya itukan ranah komisi III, kalau untuk Badan Usahanya barulah Komisi II. Sampai saat ini, belum ada pengajuan dari Pemda terkait pembentukan BUP. Kalaupun ada, nanti pasti akan dibahas bersama," pungkasnya. (Dedek Pratama)
.jpeg)
