HARIANRIAU.CO, PELALAWAN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pelalawan mengeluarkan rekomendasi untuk melakukan penundaan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Pernyataan itu diungkapkan Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan saat memimpin rapat antar Komisi I dengan BKD dan Bagian Keuangan Setda Kabupaten Pelalawan.
"Kami merekomendasikan, TPP dipending dulu selama enam bulan ke depan," tegas Ketua DPRD Pelalawan, Nasarudin, Selasa (7/6/2016).
Nasaruddin menjelaskan bahwa TPP akan kembali menggunakan sistem lama, hingga persoalan bisa diselesaikan.
"Tadi sudah komunikasi dengan Sekda melalui telepon dan beliau menyetujuinya," ungkap Nasarudin.
Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait persoalan TPP ini digelar guna menindak lanjuti laporan terkait kenaikan TPP bagi sebagian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sementara disisi lain justru terjadi penurunan.
"Kami miris dengan kondisi sekarang, disaat terjadi krisis anggaran daerah TPP pejabat malah naik," tandas Nasarudin seraya mengatakan jika dirinya banyak menerima pengaduan soal TPP.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Nasarudin SH MH, bersama Anggota Komisi I dan dihadiri oleh Asisten IV Arizal, Kepala BKD Andi Yuliandri dan Kepala Bagian Keuangan Hanafi. (Dedi)
.jpeg)
