HARIANRIAU.CO - Kritikan kepada BPJS Kesehatan Inhil seakan tidak pernah habisnya, hal itu dikarenakan banyaknya masyarakat yang terus mengeluhkan pelayanan pada instansi tersebut.
Sebagai penyambung lidah masyarakat, DPRD Inhil pun sudah beberapa kali memanggil BPJS Kesehatan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), seperti Senin (19/2/2018) sore.
Sekeretaris Komisi IV DPRD Inhil, Herwanissitas saat RDP yang diikuti oleh semua komisi itu, menuturkan kekesalannya kepada BPJS Kesehatan yang menurutnya menganut gaya kapitalis.
Bagaimana tidak, setiap masyarakat miskin yang sakit dan ingin mendapatkan kartu BJPS yang dibiayai oleh pemerintah, dikatakanya malah dalam kepengurusan dipersulit oleh BPJS.
BPJS Kesehatan, dikatakan Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, terlalu membesar-besarkan aturan, sehingga tidak memiliki lagi fungsi sosial.
"BPJS terlalu kaku dengan segala aturan yang ada sehingga tidak ada lagi fungsi sosial. Dan lebih parahnya lagi seperti gaya kapitalis, yang katanya si miskin disubsidi oleh si kaya, bohong itu. BPJS lebih mementingkan money oriented, seharusnya memberi kemudahan kepada masyarakat dan kenyataan saat ini lebih kejam pula dari orang di penjara," ujar pria yang akrab disapa Sitas itu.
Untuk kedepannya, ia meminta agar BPJS untuk lebih mempermudah masyarakat miskin untuk menjadi peserta BPJS PBI dengan menjunjung sisi kemanusiaan.
"Jika ada masyarakat miskin sakit, dan belum punya kartu BPJS, tolong jangan dipersulit. Jangan terlalu kaku lah dengan aturan," tukas Sitas.
Ragil Hadiwibowo/Adv
.jpeg)
