HARIANRIAU.CO - Wakil Ketua I DPRD Inhil, Ferryandi mengaku geram dengan banyaknya perusahaan di Inhil yang berdiri diatas penderitaan para petani.
"Sekarang banyak perusahaan yang berdiri diatas penderitaan petani. Dinas Perizinan tolong cabut aja izin perusahaan-perusahaan yang tidak jelas seperti itu," ujar Ferryandi dengan nada geram saat memimpin RDP dengan petani dari Desa Bekawan, Senin (14/5/2018).
Bukan anti dengan investasi, dikatakan Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu perusahaan harusnya hadir di tengah masyarakat untuk membantu bukan malah menambah penderitaan dengan menyerobot lahan atau membuat kebun petani rusak karena serangan hama kumbang akibat kegiatan reflanting dari perusahaan.
"Kedepan, kepada petani apabila ada ajakan dari perusahaan untuk bekerjasama dengan sistem bagi hasil tolong dipikirkan matang-matang, setidaknya ada hitam di atas putih," tambahnya.
"Sekarang ini yang kita mau sejahterakan siapa, perusahaan atau petani. Jangan investasi saja yang dipikirkan, tapi pikirkan juga masyarakat. Sudah banyak kasus seperti ini, contohnya seperti di Pungkat. Kita tidak ingin kejadian d Pungkat terulang lagi di daerah lain, " tegas Ferryandi.
Untuk diketahui, pernyatan Ferryandi tersebut karena Warga Desa Bekawan, Kecamatan Mandah, Inhil, Riau merasa keberatan dengan aktivitas pekerjaan yang dilakukan oleh PT Riau Sawit Abdi (PT RSA) yang berbatasan langsung dengan Dusun Sungai Sabar, Desa Bekawan.
Keberatan dan penolakan tersebut adalah terkait dengan aktivitas penebangan/pembersihan lahan dari PT RSA yang berbatasan langsung dengan kebun kelapa milik masyarakat.
Masyarakat pun mengadukan hal tersebut ke DPRD Inhil, dan oleh DPRD digelarlah Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan dari Komisi I, II dan III, Senin (14/5/2018).
Ragil Hadiwibowo/Adv
.jpeg)
