HARIANRIAU.CO - Persoalan devisit anggaran memang menjadi perhatian serius. Pasalnya, kondisi ini membuat Pemerintah Provinsi Riau mencarikan formulasi yang proporsional dalam menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ahmad Hijazi menilai, hal itu disebabkan beberapa faktor. Salah satu faktornya adalah capaian pendapatan asli daerah yang masih perlu dioptimalkan.
"Ini kondisi pertama kita alami. Kondisinya sangat berbeda dengan masalah devisit yang dialami pada 2018 ini," tuturnya seperti dikutip harianriauco dari laman mediacenterriau.
Hanya saja, kondisinya berbeda dari tahun 2017 lalu. Dimana untuk cash flow pada tahun itu masih dalam kategori stabil karena pemerintah masih punya silpa untuk menutupi kekurangan pendapatan tanun lalu.
Sementara dana yang tersisa dalam silpa tahun ini hanya Rp58 miliar dari target awal Rp1 triliun. Selain itu kalkulasi dana perimbangan yang belum disalurkan oleh pemerintah pusat juga menjadi kendala teknis di daerah.
Untuk itu diharapkan ada solusi terkait persoalan tersebut. Khususnya untuk tunda salur dana perimbangan yang sudah berlarut-larut tersebut.
.jpeg)
