HARIANRJAU.CO - Gubernur Riau Atayadjuliandi Rachman menyatakan perlu evaluasi anggaran untuk mengatasi masalah tidak tercapainya pendapatan hingga membuat struktur keuangan menjadi defisit hingga Rp1 Triliun lebih.
"Perlu evaluasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah 2018. Tahun ini kita mengalami pencapaian pendapatan tak sesuai rencana, sementara belanja sudah kita tentukan. Tentu ada yang harus dipilih-pilih," kata pria yang akrab disapa Andi Rachman ini di Pekanbaru, Senin.
Menurut dia, tahap awal pihaknya mengkaji program prioritas terlebih dahulu. Lalu kegiatan yang sudah dilaksanakan dan dilelang bakal tetap dilanjutkan. Selanjutnya baru akan ada pemangkasan anggaran.
"Pembangunan tetap berjalan, yang sudah tender jalan terus," imbuhnya.
Pada tahun ini terlihat beberapa proyek strategis di Riau seperti pembangunan dua jembatan layang di Pekanbaru. Kemudian pembangunan Gedung Polda dan Kejaksaan Tinggi Riau.
Meski begitu, dia mengatakan saat ini baru pada tahap pembicaraan di internal Pemerintah Provinsi Riau. Setelah itu masih ada lagi proses pembicaraan dengan Badan Anggaran DPRD Riau sehingga akan diketahui berapa yang dipangkas maupun tunda salur.
Sebelumnya Sekretaris Daerah Pemprov Riau, Ahmad Hijazi mengungkapkan bahwa dalam hitungannya tahun 2017 saja ada total Rp360 miliar dana perimbangan yang mestinya diterima tahun ini.
Kemudian ada juga "windfall" harga minyak dunia yang naik dari 45 dolar menjadi 70 dolar per barel yang tidak bisa diterima tahun ini karena tidak ada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2018.
Sementara itu ada juga tak tercapainya target pendapatan asli daerah sekitar Rp200an miliar. Sehingga jika diperkirakan semua faktor tersebut.
APBD Riau 2018 ditetapkan senilai Rp10,019 triliun akan mengalami defisit Rp1 Triliun lebih.
.jpeg)
