HARIANRIAU.CO - Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau Tri Budhianto mengatakan pemanfaatan Kredit murah di Provinsi Riau masih rendah.
Hal ini disampaikan pada Rapat Koordinasi Kredit Program pekan lalu di kantor Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau.
Hadir dalam acara tersebut seluruh Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah se-Provinsi Riau, Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Provinsi Riau, Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau, Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau,
Pimpinan Bank dan Lembaga Keuangan Mitra Kerja penyalur dan penjamin Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun Usaha Mikro (UMi). Dalam paparannya, Tri Budhianto menjelaskan capaian penyaluran KUR di Provinsi Riau sampai dengan hari Rabu (29/08) sebesar Rp1,75 triliun atau 2,73% dari total penyaluran KUR seluruh Indonesia yang mencapai Rp63,99 triliun.
Capaian ini menduduki urutan kesepuluh di tingkat nasional dan urutan keempat di regional Sumatera. Jika dibandingkan dengan pagu KUR secara nasional yakni 120 triliun pada tahun 2018, maka realisasi penyerapan KUR di Provinsi Riau baru sekitar 1,45 % masih relatif sangat rendah.
"Oleh karena itu diharapkan dukungan semua pihak untuk terus mensosialisasikan/memasyarakatkan program kredit murah KUR dengan bunga rendah 7 % ini kepada UMKM, "jelas Tri Budhianto dikutip dari TribunPekanbaru.com.
Rendahnya capaian KUR di Riau menurut Deputi Direktur Divisi Advisory dan Pengembangan Ekonomi Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau, Irwan Mulawarman disebabkan adanya lembaga keuangan lainnya yang memberikan dana kepada masyarakat, seperti CSR dari perusahaan maupun dana bergulir lainnya yang terkadang memberikan bunga yang cukup rendah bahkan tanpa bunga.
"Selain itu, penyaluran KUR yang diberikan oleh perbankan maksimal sebesar 20% dari total pagu kredit masing-masing perbankan, "ujar Irwan.
Sementara itu, menurut Kepala Subbagian Investasi Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau, Erwin Setiadi rendahnya penyaluran KUR di Riau juga dipicu oleh agunan yang dipersyaratkan oleh bank penyalur.
Permasalahan agunan ini dikarenakan bank penyalur memerlukan assurance dan sebagai mitigasi risiko kredit macet.
"Berdasarkan aturan yang berlaku, nasabah KUR Mikro tidak diwajibkan untuk menyerahkan agunan, namun pihak bank penyalur juga tidak dilarang untuk meminta agunan. Meskipun terdapat agunan untuk KUR Mikro, nilai agunan biasanya berada di bawah nilai pinjaman, "jelas Erwin.
Selain itu, Kepala Bidang PPA II, Zaenal Abidin juga menjelaskan Pemerintah Daerah juga memiliki peran penting dalam penyaluran KUR.
Salah satunya adalah dalam melakukan pengunggahan data calon debitur (UMKM) potensial ke dalam aplikasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) yang merupakan sistem aplikasi elektronik yang digunakan untuk menatausahakan dan menyediakan informasi penyaluran kredit Program.
"Seluruh stakeholder KUR/Umi baik penyalur (perbankan/Non perbankan), penjamin, pemerintah daerah, maupun kementerian/lembaga wajib menggunakan aplikasi SIKP untuk penatausahaan KUR/Umi,"jelas Zainal.
Lebih lanjut, Zaenal mengatakan bahwa sesuai surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor SE-581/6871/SJ tanggal 14 Desember 2015 pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk meng-upload data UMKM calon potensial debitur KUR kedalam aplikasi SIKP. Namun sampai dengan saat ini, peran Pemerintah Daerah tersebut dirasa masih perlu ditingkatkan.
Dari target sekitar 76 ribu calon debitur, pengunggahan baru dilakukan sebanyak 2.864 calon debitur yang tersebar diberbagai kabupaten/kota atau baru 1,03 % dari sejumlah 277.226 data UKM yang tersebar di Provinsi Riau (2006).
Hal ini menjadi pekerjaan rumah yang cukup penting untuk diperhatikan oleh Pemerintah Daerah. Apalagi mengingat data UMKM yang diinput ke aplikasi SIKP akan dijadikan data awal bagi perbankkan untuk menyalurkan KUR ke UMKM sekaligus untuk menghitung perkiraan besaran subsidi yang harus dialokasikan pemerintah pada periode bersangkutan.
.jpeg)
