HARIANRIAU.CO - Tidak menentunya harga Kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) saat ini bahkan sering mengalami anjlok membuat Legislator Riau jadi prihatin terhadap petani kelapa yang ada.
Dirinya kembali mewacanakan hasil Kelapa yang ada dikelola sendiri yang dilakukan oleh BUMD (Badan Usaha Milik Daerah).
“Inhil memang terkenal dengan hamparan tanaman kelapamya yang luas secaran Nasional. Hanya saja para petani tidak sejahtera dengan hasil yang didapat. Pasalnya dalam pengelolaannya masih sangat tergantung pada perusahaan-perusahaan swasta yang ada. Sehingga harga ditentukan oleh mereka bukan petani kelapa,” sebut Muhammad Arpah, Rabu (05/09) menjelaskan permasalahan yang ada saat dikonfirmasi.
Menurut Politisi PPP yang merupakan dari Dapil Inhil ini, adanya wacana dahulu yang pernah bergema dimana pengelolaan kelapa rakyat ini dilakukan oleh BUMD tersendiri sangat tepat.
Sehingga kestabilan harga dan nilai jual yang baik akan tetap terjadi karena ada campur tangan pemerintah dalam pengelolaan.
“Saat inikan yang melakukan pengelolaan adalah perusahaan swasta, ini tentu ada kecurangan-kecurangan yang bisa dilakukan oleh pihak perusahaan yang bersangkutan. Kalau dikelola oleh pemerintah melalui BUMD tentu akan terjaga harga yang baik. Sehingga akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan dari para petani kelapa,” katanya lagi memerikan pengertian. (mcr)
.jpeg)
