HARIANRIAU.CO - Panjang garis pantai di perairan Provinsi Riau yang mencapai 2.000 kilometer idealnya harus diawasi dengan lima kapal pengawas. Akan tetapi, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Riau hanya memiliki satu kapal.
"Kita sangat minim cuma punya satu kapal di Dumai. Ini juga sudah kami sampaikan ke DPRD, kami minta bantuan anggaran untuk pengadaan kapal," kata Kepala DKP Provinsi Riau, Herman Mahmud di Pekanbaru, Jumat (21/9/2018).
Herman menyadari, bahwa DKP Riau seharusnya minimal punya lima kapal pengawas untuk dioperasikan di setiap UPT. Di mana, DKP Riau sendiri memiliki 3 UPT yang ada di Kabupaten Bengkalis, Rokan Hilir (Rohil) dan Tembilahan. Lantaran armadanya tidak mencukupi tersebut, Herman pun tidak menampik bahwa pencurian ikan tidak dapat terhindarkan. Begitu juga dengan potensi konflik antar nelayan yang cukup tinggi.
"Tahun depan kita minta adakan kapal. Minimal kita minta lima kapal, setiap UPT harus ada kapal," ujarnya.
Mengenai tafsiran anggaran, lanjut Herman, untuk membeli satu kapal pengawas jenis Napoleon dibutuhkan dana sekitar Rp1,5 miliar hingga Rp2 miliar.
"Kalau yang paling layak, satu kapal anggarannya Rp1,5 miliar hingga Rp2 miliar. Itu jenis pemburu Napoleon," tuturnya. (Mcr)
.jpeg)
