HARIANRIAU.CO, INDRAGIRI HILIR - Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Indragiri Hilir Adriyanto mengaku tidak tahu-menahu tentang mekanisme pembuktian akan keberadaan vaksin palsu yang dilakukan oleh Satuan Kerja (Satker) terkait, seperti Dinas Kesehatan selaku leading sector.
"Kami kan tidak ada terjun ke lapangan. Sebagai anggota dewan, tidak tahu bentuk vaksin itu seperti apa, mereknya apa. Tapi, kami percaya 100 persen kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Inhil selaku penanggung jawab," ujar Adryanto kepada harianriau.co, Senin (18/7/2016).
Namun, Adriyanto mengklaim, berdasarkan pernyataan yang diberikan oleh Diskes Kabupaten Inhil.
"Kemarin, saya ada bincang-bincang dengan Kepala Dinas Kesehatan terkait adanya kemungkinan masuknya vaksin palsu di Inhil. Dan dalam perbincangan tersebut, beliau secara jelas menyatakan bahwa Inhil tidak ada terindikasi memasukkan (memasok, red) vaksin palsu tersebut," jelasnya.
Selanjutnya, Adriyanto mengatakan, pihaknya belum akan membentuk Panitia Kerja (Panja) maupun Panitia Khusus (Pansus) untuk berpartisipasi aktif dalam hal pengawasan penelusuran keberadaan vaksin palsu di Inhil.
"Ya, kami hanya akan melakukan pengawasan secara global saja terkait penggunaan anggaran dan kinerja mereka. Secara, kelembagaan kami tidak perlu membentuk panja untuk masalah ini," tukasnya.
Terakhir, Bagi Dinas Kesehatan selaku penanggung jawab, Adriyanto berharap, agar informasi terkait peredaran vaksin palsu yang tengah santer menjadi pembahasan pada tataran nasional dapat diberikan secara berkesinambungan kepada pihak DPRD.
"Kami berharap Diskes tidak hanya berbicara mengatakan tidak ada saja. Kami ingin agar Diskes dapat menelusuri keberadaan vaksin palsu ini dengan terjun langsung ke Rumah Sakit maupun apotik-apotik. Seandainya ditemukan, tentunya kami (DPRD, red) merasa ada pembohongan," tandasnya. (Dedek Pratama)
.jpeg)
