Dinsos Inhil Tepis Tudingan Pemotongan 'Tali Asih' Anggota Tagana

Dinsos Inhil Tepis Tudingan Pemotongan 'Tali Asih' Anggota Tagana
Kadissos Inhil, Nurlia

HARIANRIAU.CO, INDRAGIRI HILIR - Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menepis tudingan terkait pemotongan uang insentif atau 'tali asih' para anggota Taruna Siaga Bencana (Tagana) seperti yang diberitakan sebelumnya.

"Untuk pemotongan itu tidak ada. Dan tidak pernah dipotong sama sekali. Nggak mungkin dipotong. Karena, 'tali asih' atau uang insentif yang mereka terima kan cuma Rp100 ribu, nominal yang tergolong kecil," terang Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Indragiri Hilir, Nurlia kepada harianriau.co, Tembilahan, Senin (25/7/2016) pagi.

Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial (Banjamsos) Dinsos Kabupaten Inhil, Syaiful Kelana, menjelaskan, apa yang disampaikan oleh salah satu anggota Tagana dalam pemberitaan sebelumnya, dapat dikatakan sebagai kompensasi yang dibayarkan oleh masing-masing anggota Tagana secara patungan dan telah menjadi kesepatan bersama oleh pihak Dinsos dan Tagana sejak tahun 2015.

"Sebenarnya bukan pemotongan, melainkan patungan dari masing-masing anggota Tagana. Dan uang tersebut diperuntukkan sebagai biaya transportasi dan akomodasi bagi staf Dinsos yang diberangkatkan ke Dinsos Provinsi Riau untuk mengambil uang insentif atau 'tali asih' yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Hal ini sudah disepakati oleh kedua belah pihak sejak tahun 2015. Dan tidak pernah dipermasalahkan sebelumnya," jelas Syaiful.

Sedangkan, terkait pembayaran uang insentif atau 'tali asih' dan pemberhentian sepihak terhadap anggota Tagana yang rekrutmen dan Surat Keputusannya berasal dari Kemensos, Nurlia mengatakan, pihak Dinsos Kabupaten Inhil tidak memiliki wewenang apapun dalam hal tersebut.

"Tagana yang dibentuk oleh Kemensos, itu tidak berhubungan atau tidak memiliki urusan sama sekali dengan Dinsos (Inhil, red). Untuk pembayaran 'tali asih', kami tidak ikut campur. Karena sekali lagi itu merupakan kewenangan dan tanggung jawab Kemensos, yang mana sumber dananya langsung berasal dari APBN," ujar Nurlia.

"Begitu pula dengan masalah Tagana bentukan Kemensos itu, apakah diberhentikan atau terus berlanjut, kami (Dinsos Inhil, red) tidak tahu-menahu masalahnya," imbuhnya.

Nurlia menyebutkan bahwa yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab saat ini adalah Tagana yang dibentuk langsung oleh Dinsos Kabupaten Inhil.

"Saat ini, Dinsos Inhil telah membentuk Tagana untuk tahun anggaran 2016 sebanyak 18 orang. Dimana, 18 orang tersebut diberdayakan dari PTT (Pegawai Tidak Tetap) yang berada dilingkungan Dinsos Inhil. Hal ini ditujukan sebagai upaya atau tindakan cepat tanggap dalam memberikan bantuan sosial kepada masyarakat," terangnya.

Nurlia mengatakan, pembentukan Tagana oleh Dinsos ini sama sekali tidak melibatkan orang diluar lingkungan Dinsos karena keterbatasan anggaran.

"Mengacu kepada APBD Kabupaten Inhil, untuk tahun anggaran 2016. Kami hanya mampu merekrut dan meng-SK-kan sebanyak 18 orang anggota Tagana yang merupakan PTT Dinsos," pungkas Nurlia.

Lebih lanjut, terkait pembayaran 'tali asih' para anggota Tagana bentukan Kemensos, Menurut penuturan Syaiful Kelana, biasanya pihak Kemensos akan menghubungi pihak Dinsos Provinsi Riau yang kemudian dilanjutkan ke Dinsos Kabupaten Inhil, jika uang insentif atau 'tali asih' tersebut telah dapat diambil. Namun, sampai saat ini, baik Kemensos maupun Dinsos Provinsi Riau tidak pernah lagi menghubungi Dinsos Inhil perihal pembayaran 'tali asih' tersebut.

"Seperti terputus, baik komunikasi maupun anggaran Tagana bentukan Kemensos tanpa informasi yang jelas. Biasanya, saya selalu dihubungi jika anggaran Tagana bentukan Kemensos tersebut telah dapat diambil. Lalu, barulah kami mengirim utusan dari Dinsos Inhil untuk mengambil anggaran tersebut," tukas Syaiful.

Terakhir, Syaiful menyatakan, ketidakjelasan nasib dari Tagana bentukan Kemensos ini, tidak hanya dirasakan di Kabupaten Inhil semata, melainkan juga di beberapa Kabupaten Kota lainnya.

"Salah satunya, seperti di Kabupaten Inhu (Indragiri Hulu) yang juga resah perihal ini. Dengan ketidakjelasan yang terjadi saat ini. Maka, beberapa Kabupaten/Kota berinisiatif membentuk Tagana yang berada dibawah naungan Dinsos yang dibiayai menggunakan APBD pada masing-masing Kabupaten/Kota," tandasnya. (Dedek Pratama)

Halaman :

Berita Lainnya

Index