HARIANRIAU.CO - Pihak DPRD Riau sangat paham dan mengerti terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Riau yang ingin 'merumahkan' tenaga honorer terkait persoalan anggaran daerah yang minim.
"Hanya saja diminta harus selektif, dilakukan terhadap honorer yang memang betul-betul tidak diperlukan," kata Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldi Jusman saat dimintai komentarnya akhir pekan lalu.
Kata dia, dengan kondisi seperti ini tidak dapat terelakkan lagi mengurangi honorer.
"Tapi harus ingat juga, tenaga honorer ini juga sangat menunjang kerja dari Pemerintahan. Jadi harus selektif, tidak semua harus di rumahkan," kata dia.
Disebutkan juga oleh politisi Demokrat ini, keberadaan dari tenaga honorer selama ini tidak semuanya yang 'disiplin'bdalam menjalankan tugasnya.
"Jadi kita inginnya kalau memang ada yang di rumahkan, sebaiknya honorer-honorer yang 'malas' ini. Sering bolos kerja yang hanya isi absensi saja," sebutnya lagi.
Untuk itu menutut Dapil Kota Pekanbaru ini, Pemprov harus melakukan vetifikasi dulu tethadap seluruh tenaga honorer yang ada. Lakukan pemilahan, mana yang betul-betul masih dibutuhkan dan bisa bekerja dan mana yang tidak bisa kerja atau tidak dibutuhkan.
"Selektif, tidak semua di rumahkan karena honorer penunjang kinerja penerintahan," tambahnya lagi. (mcr)
.jpeg)
