HARIANRIAU.CO - Pemerintah Provinsi Riau melakukan konsultasi publik terkait Rancangan Rencana Kegiatan Aksi Provinsi Kelapa Sawit Berkelanjutan.
"Alhamdulillah setelah bekerjasama dengan berbagai pihak kita lalu membuat rencana aksi dan saat ini baru konsultasi publik. Yang paling krusial adalah mendata potensi perkebunan di Riau," kata Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan Riau, Vera Virgianti di Pekanbaru, Selasa dikutip harianriau dari laman antarariau.com.
Ia menjelaskan rencana aksi ini adalah tindak lanjut dari dibentuknya Forum Komunikasi Kelapa Sawit Indonesia Berkelanjutan Indonesia (FoKSBI) Provinsi Riau yang disahkan akhir Juni lalu. Konsultasi publik kemudian dilakukan dengan unsur pemerintah, asosiasi pengusaha, petani, akademisi, perbankan hingga lembaga swadaya masyarakat.
Terkait masalah data perkebunan menurutnya selama ini yang ada hanya data izin atau hak guna usaha dari perusahaan. Tapi untuk perkebunan rakyat ataupun program pertanian dulunya tak ada data spasialnya, hanya secara angka misalnya yang akan diremajakan tahun ini 98 ribu hektare kebun sawit di Riau.
Padahal, lanjutnya data seluruh penduduk pekebun rakyat diindikasikan ada 1,3 juta ha dan data izin koorporasi juga tidak sampai 1 juta ha, tepatnya 975 ribu ha. Sedangkan potensi perkebunan statistik yang dipakai adalah 2,4 juta hektare.
"Jadi hampir 1,3 juta ha itu kebun rakyat, baik yang rakyat sebenarnya ataupun yang rakyat dalam tanda kutip, ada penguasaan lahan oleh korporasi, ada keterlanjuran, tidak dilaporkan, atau mengurus pelepasan tidak kunjung lepas. Ada juga yang sengaja menguasai lebih dari 25 ha tapi penguasaannya pribadi dan tidak melaporkan izinnya," ungkap dia.
Akibatnya negara juga kehilangan potensi pajak, karena luas bertambah tapi pajak tak bertambah. Oleh srbab itu dalam remcana aksi database yang paling ornting karena itu ujung pangkal agar bisa tahu luas perkebunan yang rakyat.
"Baru setelah itu kita bandingkan dengan tata ruang yang "outline"nya 400 ribu ha untuk perkebunan sawit, di situ peluang pemda mengakomodir kepentingan rakyat. Memang dulu diusulkan 1 juta ha tapi dari lingkungan hidup dan kehutanan menyetujui 400 ribu, tapi itu sudah konsensus terbaik," tambahnya.
.jpeg)
