HARIANRIAU.CO - Pelaksana Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim mengungkapkan bahwa pendapatan asli daerah sekarang hanya bisa mengandalkan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor untuk menopang anggaran pendapatan dan belanja Riau.
Hal itu disampaikan Wan Thamrin Hasyim saat penandatanganan nota kesepahaman bersama antara Pemprov Riau dan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, di Pekanbaru, Rabu.
Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa, Plt Gubernur Riau berkeluh kesah bahwa APBD Riau tahun ini sudah defisit dan tidak mampu lagi untuk penganggaran APBD Perubahan 2018.
Ia mengatakan Riau tidak bisa lagi bergantung dari kekayaan alam migas, karena hingga kini pemerintah pusat masih menunda salur atau tunda bayar Dana Bagi Hasil (DBH) Migas yang jumlahnya lebih dari Rp1 triliun. APBD Riau murni pada tahun ini mencapai Rp10 triliun juga termasuk di dalamnya DBH Migas.
"APBD Riau ini sangat tergantung dengan PAD, yang terbesar adalah pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor. Kalau ini dua tak tercapai juga, kalau kita tak gulung tikar, kita gulung selimut, akan bangkrut," keluh Wan Thamrin Hasyim dilansir harianriau dari laman antarariau.com.
Menurut dia, selama ini tidak memahami perhitungan DBH Migas dan hanya pasrah berapa pun yang diberikan oleh pemerintah pusat. Penundaan salur DBH Migas hingga Rp1 triliun lebih, dinilainya sulit untuk ditutupi dari PAD saja. Namun, Pemprov Riau tidak punya cara lain selain harus melakukan rasionalisasi sambil menggenjot penerimaan dari sektor pajak tersebut.
"Minus keadaan APBD kita, tak ada lagi dana kita padahal ini masih ada bulan Oktober, November Desember. Akibatnya kenapa, ya karena tunda bayar atau tunda salur DBH Migas. Tahun ini kita tunda salur lebih dari Rp1 triliun, itu tak terkejar dari PAD untuk menurutup kekurangan ini," katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau, Indra Putrayana, menambahkan target penerimaan pajak kendaraan bermotor Riau pada tahun ini mencapai Rp995,1 miliar dan kini sudah tercapai sekitar 76 persen.
Kemudian pajak bea balik nama kendaraan pada tahun ini mencapai sekitar Rp820 miliar, dan sudah tercapai sekitar 82 persen.
"Kita optimis target pajak bisa dicapai tahun ini," kata Indra Putrayana.
.jpeg)
