Disperindag Akan Promosikan Produk Industri Kecil Menengah Kepada Pelaku Usaha

Disperindag Akan Promosikan Produk Industri Kecil Menengah Kepada Pelaku Usaha

HARIANRIAU.CO - Keberadaan Industri Kecil Menengah (IKM) yang selama ini kurang terperhatikan, kini sudah mulai mendapat sentuhan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul).

Selain melalui metode pelatihan, Disperindag sendiri berjanji akan menjembatani pemasaran produk hasil IKM kepada para pelaku usaha di dalam daerah.

Disampaikan Kepala Disperindag Rohul, Sariaman mengakui, pihaknya secara bertahap mulai melakukan pembinaan terhadap IKM yang ada di Rohul khususnya mencarikan solusi kendala pemasaran produk IKM itu sendiri.

Dirinya mengakui, di daerah itu cukup banyak masyarakat yang mendirikan IKM berbagai produk seperti kue, gula aren. Bahkan ada beragam bentuk kerajinan tangan yang sudah dibuat semacam suvenir, bunga meja dan bros jilbab.

"Kami akan berusaha membantu mereka memasarkan produknya apakah itu makanan atau kerajinan tangan kepada para pelaku usaha yang strategis seperti swalayan dan usaha waralaba yang ada di Rohul," kata mantan Sekretaris DPRD Rohul pada saat pembukaan pelatihan kerajinan tangan berbahan tempurung kelapa dan bambu di salah satu Hotel di Pasirpengaraian, Kamis (18/10/2018).

Untuk pelatihan itu, kata Sariaman melibatkan 20 pelaku IKM, dan menghadirkan narasumber dari Disperindag Provinsi Riau. "Ya kita harapkan mereka bisa lebih mengembangkan kreatifitas untuk membuat produk kerajinan tangan yang memiliki nilai jual yang tinggi," harap Sariaman.

Produk tempurung kelapa dan bambu saat ini sangat diminati para pelaku IKM, selain bahannya mudah didapat, hasil produksi juga sangat menarik.

"Seperti batok kelapa ini bisa dibuat gantungan kunci dan tas kecil, sedangkan bambu bisa dibuat hiasan lampu dan dinding," ujarnya.  

Sariaman juga menerangkan, saat ini produk hasil dari IKM yang ada di Rohul masih banyak yang terbentur dengan aturan belum miliki izin dan sertifikat kesehatan khusus makanan, sehingga, tempat untuk produksi mereka terbatas.

"Tren kedepan mana yang belum memiliki izin dan sertifikat kesehatan akan kami inventarisir. Kemudian diberikan pembinaan bagaimana membuat produk yang sehat, sekaligus kita bantu mereka mengurus izin yang dibutuhkan," sebut Sariaman. (mcr)

Halaman :

Berita Lainnya

Index