LKPH Inhil Nilai Penegakan Hukum Relatif Baik

LKPH Inhil Nilai Penegakan Hukum Relatif Baik
Ketua LKPH Inhil, Andang Yudiantoro

HARIANRIAU.CO INDRAGIRI HILIR - Lembaga Komunitas Peduli Hukum (LKPH) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menilai penegakan hukum telah berjalan relatif baik, khususnya untuk tindak pidana korupsi.

"Kejaksaan (Kejaksaan Negeri Tembilahan) dan Kepolisian (Kepolisian Resort Inhil) telah melaksanakan tugasnya dengan baik, sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga penegak hukum. Terutama, perihal pemberantasan tindak pidana korupsi di Kabupaten Inhil," ujar Ketua LKPH Inhil, Andang Yudiantoro kepada harianriau.co, Tembilahan.

Namun begitu, Andang menyebutkan, masih terdapat koreksi yang harus terus dilakukan oleh kedua lembaga penegak hukum ini untuk kedepan. Yang mana, menurut Andang, kedua lembaga penegak hukum ini harus lebih jeli lagi melihat potensi terjadinya tindak pidana korupsi, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Inhil.

"Kedua lembaga penegakan hukum, baik Kejaksaan dan Kepolisian, tidak perlu sungkan-sungkan menggali potensi terjadinya tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pembangunan di Inhil," tukasnya.

Andang meyakini, jika kedua lembaga penegak hukum tersebut tanpa rasa sungkan dan responsif terhadap indikasi terjadinya tindak pidana korupsi, maka pasti banyak kasus penyelewengan dana pembangunan yang dapat terbongkar dan pihak yang terjerat.

Andang memandang, nota kesepahaman yang dibuat oleh beberapa lembaga pemerintahan daerah maupun pihak legislatif dengan Kejaksaan beberapa waktu lalu, akan sedikit memberikan 'kesempatan' bagi lembaga Pemerintah Daerah serta legislatif untuk melakukan penyelenggaraan daerah sebaiknya-baiknya.

"'Kesempatan' ini diberikan agar pihak eksekutif maupun legislatif dapat menjunjung tinggi akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan daerah Kabupaten Inhil ini," jelasnya.

Menurut pengamatan Andang, jika 'kesempatan' ini tidak diberikan oleh pihak Kejaksaan Negeri Tembilahan selaku lembaga penegak hukum. Maka, pelaksanaan pembangunan di Inhil akan semakin terhambat, dikarenakan faktor ketakutan dari aparatur daerah untuk menempati posisi-posisi penting dan mengambil kebijakan yang strategis.

 

Reporter : Dedek Pratama
Editor : Ragil Hadiwibowo

Halaman :

Berita Lainnya

Index