HARIANRIAU.CO, INDRAGIRI HILIR - Untuk memperoleh efektivitas pelaksanaan program tax amnesty, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menganggap Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Inhil memiliki peran penting.
Peran Kadin dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan tax amnesty terletak pada tahap sosialisasi dalam rangka menumbuhkembangkan persepsi atau sentimen positif para wajib pajak yang berasal dari kalangan pengusaha.
"Minimal para WP tersebut dapat mendeklarasikan jumlah harta kekayaan mereka, lantas membayar tebusan atas denda kumulatif akibat penunggakan pajak," ujar Junaidi, Ketua Komisi II DPRD Inhil kepada harianriau.co, Tembilahan.
"Ya, syukur-syukur mereka mau merepatriasi (menarik kembali, red) dana yang mereka investasikan diluar negeri, untuk kemudian di re-investasikan di Inhil," timpal Junaidi.
Lebih lanjut, Junaidi mengatakan, Pemerintah Daerah (Pemda) harus menyadari peran penting dari Kadin dalam konteks pelaksanaan program tax amnesty.
"Kepada pihak Pemda Inhil, ya dirangkul lah Kadin. Karena, Kadin memiliki peran dalam konteks pelaksanaan tax amnesty. Kadin kan punya akses yang lebih kuat ke para pengusaha, khususnya pengusaha sektor perdagangan dan perindustrian," jelasnya.
Terakhir, Junaidi berpesan kepada kedua pihak yang sama-sama memiliki peran penting dalam pelaksanaan tax amnesty, baik Pemda maupun Kadin, untuk mulai membangun komunikasi.
"Ya, mulailah membangun komunikasi. Setelah komunikasi terbangun, jalin koordinasi sebagai bentuk kerjasama, agar pelaksanaan program tax amnesty dapat efektif sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan sejak awal," tandasnya.
Dedek Pratama
.jpeg)
