HARIANRIAU.CO - Seharusnya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peranan penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yang nilainya mencapai Rp2 triliun pertahun lewat pembagian deviden.
"Hal itu bisa kalaulah pengelolaan seluruh BUMD milik Pemprov Riau dilakukan secara profesional," kata Legislator Riau dari Fraksi Nasdem-Hanura, Suhardiman Amby kepada pers di Pekanbaru, akhir pekan keempat November 2018.
Sementara, lanjut dia, sekarang deviden yang diberikan hanya sekitar Rp 90 miliar dari tujuh BUMD yang ada.
"Jauh dari harapan," katanya menambahkan.
Kata dia, orang-orang yang ada di dalam BUMD itu harus dirombak semua, jangan lagi ada istilah balas jasa atau budi pada seseorang sehingga pegang jabatan di BUMD.
"Kalau sudah diisi oleh orang-orang yang benar atau profesional, saya yakin BUMD kita semuanya akan maju dan bisa mendatangkan deviden yang besar," dia menambhakan.
Dia katakan, setelah orang yang duduk di BUMD itu diisi orang yang profesional, core bisnis yang digeluti juga dikembangkan.
"Salah satu contoh kenapa kita bangun gedung bertingkat pakai BUMN, bangun fly over pakai BUMN, Jembatan Siak IV pakai BUMN. Jadi bikinlah usaha di bidang itu, BUMD akan hidup, daerah juga diuntungkan," kata dia.
Sekretaris Komisi III ini menambahkan, perlu pemimpin yang tegas yang berani dalam merombak total manajemen seluruh BUMD yang ada, sehingga keberadaan BUMD tidak seperti sekarang yang minim deviden.
"Sejauh ini hanya BRK yang memberikan deviden paling besar, yakni sekitar Rp65 miliar, sementara seluruh BUMD yang lain sekitar Rp 10 miliar. Sekitar segitulah yang kita dapat selama ini," katanya lagi.
Untuk diketahui, BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Riau ada 7 (tujuh) BUMD yang terdiri dari PT. Jamkrida Riau, PT. Riau Airlines, PT. Riau Petroleum, PT. Sarana Pengembangan Riau (SPR), PT. Pengembangan Investasi Riau (PIR), PT. Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) dan PT. Bank Riau Kepri (BRK). (MCR)
.jpeg)
