HARIANRIAU.CO - Menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selama pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019, Bupati Bengkalis mengeluarkan Surat Edaran (SE) Netralitas ASN, nomor 270/BKPP-PKPP/2018/2899 tanggal 28 November 2018 ditandatangani Bupati Bengkalis, Amril Mukminin.
Disebutkan, bahwa netralitasi ASN ini, diberlakukan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Sesuai pasal 2 huruf f Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah Netralitas. Artinya tidak memihak kepentingan siapapun.
Selanjutnya pasal 9 ayat (2), pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pasal 27 ayat (4) huruf b, Pegawai ASN diberhentikan dengan tidak hormat karena menjadio anggota dan/atau pengurus partai politik.
Larangan dan sanksi bagi ASN, sesuai pasal 280 ayat (2) huruf f dan UU nomor 7 tahun 2017, tentang Pemilu, disebutkan larangan mengikutsertakan ASN, anggota TNI, Polri, kepala desa, perangkat desa. Bagi yang melanggar, sebagaimana pasal 521, dikenai pidana paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta.
Sesuai pasal 280 ayat (3) UU No 7 tahun 2017, ASN, anggota TNI, Polri dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye Pemilu. Bagi yang melanggar pidana kurungna paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.
Selanjutnya, sebagaimana pasal 4 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tentang Disiplin Pegawai Sipil Negara, setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/wakil presiden, DPR dan DPRD.
Dalam surat edaran itu ditekankan agar Kepala Perangkat Daerah dan Camat untuk mengoptimalkan pengawasan dan penegakan aturan. (MCR)
.jpeg)
