Kadin Riau Apresiasi Pelonggaran DNI Tak Sentuh UKM

Kadin Riau Apresiasi Pelonggaran DNI Tak Sentuh UKM

HARIANRIAU.CO - Wakil Ketua Umum Kadin Riau, Viator Butarbutar mengatakan dunia usaha mengapresiasi Presiden Jokowi yang menjamin pelonggaran Daftar Negatif Investasi (DNI) tidak menyentuh sektor usaha kecil menengah (UKM).

"DNI itu memuat sejumlah daftar usaha sektor dan skala usaha yang dilarang dimasuki oleh pengusaha asing, karena investasi asing dianggap akan mengancam UKM nasional, namun untung dibatalkan oleh Presiden Jokowi untuk melindungi UKM nasional," kata Viator di Pekanbaru, Selasa.

Dikutip harianriau.co dari laman antarariau.com, menurut Viator, perlindungan terhadap UMKM itu jelas dibutuhkan karena DNI justru akan membuat asing bisa masuk ke UKM di banyak sektor.

Penundaan tersebut disampaikan Presiden Jokowi pada Rapimnas di Solo dan forum Rapimnas berkesempatan  menyampaikan secara langsung keluhan, masalah dan tantangan riil yang dihadapi pelaku usaha.

"Penundaan relaksasi DNI seperti sempat disampaikan oleh Kemenko Perekonomian, bahkan pernyataan dan penegasan Presiden tentang dukungannya untuk UKM juga sangat melegakan," katanya.

Kadin Riau, katanya lagi,  berharap penegasan dukungan UKM dapat dijabarkan dalam berbagai aturan terkait percepatan pengembangan UKM.

Selain itu diharapkan juga presiden mendesak gubernur dan bupati serta wali kota se-Indonesia agar serius menyusun peraturan-peratuan daerah dan program pembangunan UKM.

"Saya sangat optimistis dengan kinerja ekonomi Indonesia, terlepas dari beratnya tantangan yang sedang dan akan dihadapi, namun yang perlu adalah konsistensi pemerintah dalam menerapkan berbagai kebijakan dan insentif ekonomi hingga ke daerah," katanya.

Sementara itu, yang paling mendasar untuk melawan turbulensi global, adalah memperkokoh pondasi ekonomi nasional, khususnya sektor riil dan industri.

"Indonesia harus 'all out' membangun industri, jangan lagi semata-mata mengandalkan hasil sektor primer dan produk awal industri seperti minyak bumi, CPO dan lain lain, namun harus terus ke produk hilir.

Halaman :

Berita Lainnya

Index