HARIANRIAU.CO - Provinsi Riau menjadi provinsi pertama yang telah menyelesaikan Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) di Indonesia.
Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas, Nur Hygiawati Rahayu mengatakan, bahwa RAD TPB/SDGs disusun melalui pendekatan partisipatoris dengan melibatkan pemerintah, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, filantropi, media dan akademisi.
Dalam proses penyusunannya, para pemangku kepentingan daerah diberi ruang untuk merencanakan pembangunan daerah mereka sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.
Di mana, Riau merupakan salah satu provinsi yang terdepan dalam menunjukkan komitmen pencapaian TPB/SDGs.
"Riau sebagai provinsi pertama yang telah menetapkan RAD TPB/SDGs Provinsi Riau Tahun 2017-2019 melalui Peraturan Gubernur Riau Nomor 33 Tahun 2018 tanggal 5 Juni 2018," kata Nur di Hotel Premiere Pekanbaru, Kamis (6/12/2018).
Untuk itu, lanjut Nur, diperlukan kelengkapan data. Yang mana, indikator TPB/SDGs sebagai turunan aplikatif dari RAD Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan juga penyusunan program daerah yang selaras dengan RAD, RPJMD dan RPJMN untuk semakin disesuaikan dengan TPB/SDGs. Yang perlu diingat, capaian pelaksanaan program-program daerah dengan langkah pendekatan yang komprehensif, holistik dan progresif merupakan target utama dari pengintegrasian tersebut.
"Selain itu, pemantauan dan evaluasi tersebut tidak hanya meliputi pemerintah daerah, namun juga pemangku kepentingan lainnya dengan membangun system self voluntary asessment sebagai bentuk komitmen dalam pelaporan pencapaian program TPB/SDGs di kalangan pemangku kepentingan non pemerintah," ungkapnya.
Atas pertimbangan berbagai prestasi tersebut, Pemprov Riau bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Komunikasi dan Informatika, beserta Kantor Staf Presiden menggelar kegiatan dialog bertajuk "Forum Komunikasi Daerah; Percepatan Implementasi SDGs/TPB dengan Kerja Sama Multi Pihak". Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Premier Pekanbaru, Kamis (6/12/2018) tersebut mengundang pemangku kepentingan lain yang berjumlah 150 peserta yang terdiri dari organisasi masyarakat sipil, pemerintah kabupaten/kota, organisasi perangkat daerah dan pelaku dunia usaha serta akademisi.
Hadir di forum komunikasi ini, Tenaga Ahli Utama Kedeputian II Kantor Staf Presiden Abetnego Tarigan, Direktur Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional Wisnu Utomo, Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Kementerian PPN/Bappenas Nur Hygiawati Rahayu, dan Kepala Bappeda Riau Rahmad Rahim. (MCR)
.jpeg)
