HARIANRIAU.CO - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Riau Rahmad Rahim mengatakan hasil evaluasi ditemukan fakta pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Riau 2014-2019, hanya 12 persen program kerja yang sesuai dengan target Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan.
Meski begitu, Rahmad Rahim juga menjelaskan program kerja dari RPJMD 2019-2024 Pemerintah Provinsi (Pemprov) mendatang, diyakini akan dapat mencapai 75 persen dari target SDGs tersebut.
"Karena itu kami lakukan evaluasi untuk penyusunan RPJMD 2019-2024 ini Riau menargetkan 75 persen program Pemda bisa mencapai tujuan SDGs, sebelum target penuh 100 persen pada 2030 mendatang," kata Rahmad, Kamis (6/12/18).
Menurut mantan Kadishub Riau ini, untuk mencapai target 75 persen dari tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut, perlu upaya bersama dari lintas sektoral. Yakni mulai pemerintah, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, filantropi, media dan akademisi.
Untuk mendukung realisasi dari rencana program itu, pihaknya meminta kepada pemerintah pusat, khususnya dari Bappenas, Kantor Staf Presiden, dan yang terkait lainnya agar menyiapkan regulasi pendukung.
Ada pun aturan1 yang dimaksud misalnya pelibatan aktif dari perusahaan swasta, dan filantropi dalam mendukung tercapainya target dari tujuan pembangunan berkelanjutan yang terangkum dalam 17 poin.
"Kami harapkan dan minta kepada pemerintah, dari KSP misalnya untuk siapkan regulasi karena untuk mencapai hal ini perlu dukungan dari swasta dan filantropi," terangnya.
Provinsi Riau adalah salah satu provinsi yang terdepan dalam menunjukkan komitmen pencapaian TPB/SDGS. Riau sebagai provinsi pertama yang telah menetapkan RAD TPB SDGs Provinsi Riau Tahun 2017-2019 melalui Peraturan Gubernur Riau No 33 tahun 2018 tanggal 5 Juni 2018.
Untuk melakukan upaya percepatan pencapaian sasaran/targer SDGs, pemerintah kabupaten/kota masih tetap perlu melakukan pematauan dan evaluasi dalam pelaksanaan TPB/SDGs. Diperlukan kelengkapan data, indikator TPB/SDGs sebagai turunan aplikatif dari RAD Pemerintah Provinsi Riau dan juga penyusunan program daerah yang selaras dengan RAD, RPJMD, dan RPJMN untuk semakin disesuaikan dengan TPB/SDGs.
Capaian pelaksanaan program-program daerah dengan langkah pendekatan yang komprehensif, holistik dan progresif merupakan target utama dari pengimegrasian tersebut. Selain itu. pemantauan dan evaluasi tersebut tidak hanya meliputi Pemda saja. Namun juga pemangku kepentingan lainnya dengan membangun Sistem self-voluntary sebagai bemuk komitmen dalam pelaporan pencapaian program TPB/SDGs di kalangan pemangku kepentingan non pemerintah.
Pertimbangan berbagai prestusi tersebut, Riau bersama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Komunikasi dan lnformatika beserta Kantor Staf Presiden menggelar kegiatan dialog bertajuk “Forum Komunikasi Daerah.
Ada pun tema yang diangkat yakni percepatan Implementasi SDGs/TPB dengan Kerja Sama Multi Pihak. Hadir pada kesempatan ini perwakilan kabupaten kota, pimpinan OPD, serta pelaku dunia usaha dan akademisi. (MCR)
.jpeg)
