HARIANRIAU.CO - Meskipun tanpa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2018, namun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berhasil menuntaskan defisit anggaran sebesar Rp1,9 triliun.
Bahkan Pemprov Riau memastikan tahun ini seluruh kegiatan yang berada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan pemerintah setempat yang kerjakan rekanan dapat dibayar.
"Kita pastikan bisa mambayarkan kegiatan di masing-masing OPD 100 persen, sehingga tidak ada kegiatan tunda bayar tahun ini," ungkap Sekdaprov Riau, Ahmad Hijazi saat refleksi akhir tahun 2018 di Gedung Daerah, Senin (31/12/2018).
Dikutip harianriau dari laman cakaplah.com, menurut Ahmad Hijazi, semua itu dapat dituntaskan karena Pemprov Riau berhasil mengoptimalkan kenaikan pendapatan, baik dana transfer pusat dan asli daerah.
"Namun semua tak lepas komitmen OPD melakukan efesiensi anggaran, dengan memprioritaskan kegiatan yang wajib. Serta pengelolaan manajemen kas daerah yang memperhatikan proferma keuangan daerah," tukasnya.
Diberitakan sebelumnya, diprediksi Pemprov Riau akan melakukan tunda bayar kegiatan kepada pihak ketiga sebesar Rp500 miliar. Tunda bayar ini dampak dari defisit anggaran yang dialami oleh setempat mencapai Rp1,9 triliun.
Namun karena beberapa kebijakan yang dilakukan Pemprov Riau, salah satunya dengan melakukan rasionalisasi kegiatan di OPD dan meningkatkan penerimaan pendapatan, maka defisit anggaran dapat ditangani sehingga potensi tunda bayar tidak ada lagi.
.jpeg)
