HARIANRIAU.CO - Menteri Riset Tekhnologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) RI Prof H Mohamad Nasir, tegaskan kampus tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik. Jika ada akademisi terlibat dalam politik praktis, maka Rektor atau pihak yayasan khususnya dari kalangan swasta harus bertanggung jawab.
"Kampus tidak boleh digunakan untuk ajang politik, karena kampus bukan ajang politik. Dosen terlibat politik praktis di kampus, maka rektor harus bertanggung jawab," kata Menristekdikti, usai meresmikan pembangunan gedung program studi Diploma III (Vokasi) Teknologi Pulp dan Kertas jurusan Teknik Kimia Universitas Riau (Unri), Selasa (29/1/19).
Menristekdikti tidak merincikan dengan pasti bentuk pertanggung jawaban tersebut. Meski begitu, menurutnya, kampus adalah tempat ajang pengembangan akademik dan sumber daya manusia. Karena itu sudah seharusnya semua kampus bebas dari kegiatan politik praktis.
Seandainya ada diantara pihak akademisi yang tetap melibatkan diri lalu membawa nama institusi, dipersilahkan keluar dari kampus.
"Mereka ingin berpolitik, silahkan keluar dari kampus. Tetapi sebaliknya jika ada individu yang ingin berpolitik, tidak masalah. Itu adalah hak individu masing masing," tegas Menristekdikti. (MCR)
.jpeg)
