HARIANRIAU.CO - Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim marah saat menanggapi adanya anggapan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tak perduli Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).
Menurutnya, Pemprov Riau tidak pernah membedakan satu daerah dengan yang lainnya. Termasuk Kecamatan Reteh Inhil yang mengancam ingin bergabung ke Provinsi Jambi, karena kurangnya perhatian pemerintah.
"Serah mereka, kau jangan becakap seperti itu. Ya, kau jangan becakap seperti itu, mengutamakan diri sendiri," kata Gubri, menjawab pertanyaan wartawan, perihal ancaman anggota DPRD Riau, M Arfah yang juga tokoh masyarakat Reteh, pada acara paripurna kemarin, Selasa (29/1/19).
Menurut Gubri, ucapan satu atau dua orang yang mengancam akan bergabung ke Jambi bukanlah mewakili masyarakat Inhil secara umum. Karena memang Pemprov Riau sendiri tak pernah membeda-bedakan.
"Daerah terbesar itu ada di Indragiri Hilir. Tak pernah ada cerita seperti itu. Jangan karena ucapan satu atau dua orang, kau anggap itu semua orang Inhil. Katanya, orang Inhil mau keluar dari Riau, tak ada itu. Tak pernah kita membeda bedakan kok," ungkap Gubri.
Mantan Bupati Rokan Hilir ini menyebut, Riau adalah satu. Semua kecamatan yang tergabung dalam dua belas kabupaten kota di Riau, semua diperhatikan sesuai dengan kewenangan dan skala prioritasnya.
"Bagi kita Riau ini satu, jadi cerita itu anda jangan buka. Bagi kita Riau itu satu, dan saya tak suka ada model begini," ungkap Gubri lagi.
Sebelumnya, salah seorang aggota DPRD Riau, M Arfah saat menyampaikan hasil reses masa sidang III pada rapat paripurna DPRD Riau, Senin (28/1/19) lalu mengeluarkan nada ancaman akan bergabung dengan Jambi, karena daerah asalnya tak diperhatikan pemerintah provinsi.
Alasannya, karena Pemprov Riau tak pernah memperhatikan kebun kelapanya yang rusak akibat abrasi air laut. Selain rusak, harga kelapa yang tergolong murah membuat masyarakat yang tinggal di perbatasan Riau-Jambi semakin menderita.
Apalagi kondisi ini sudah disampaikan kepada pemerintah setempat. Namun karena kondisi keuangan daerah terbatas aspirasi masyarakat belum terpenuhi. Karena itu, masyarakat Reteh minta perhatian dari Pemerintah Provinsi Riau untuk mengatasi persoalan kebun masyarakat yang rusak dan harga kelapa yang anjlok. (MCR)
.jpeg)
