Moeldoko Kunjungi Dumai, Begini Pesannya untuk Buruh dan Perusahaan

Moeldoko Kunjungi Dumai, Begini Pesannya untuk Buruh dan Perusahaan
Kepala Staf Presiden RI Jenderal TNI (Purn) Moeldoko saat kunjungan kerja ke Kota Dumai, Provinsi Riau, Jumat (22/2/2019). (Antaranews/Abdul Razak)

HARIANRIAU.CO - Kepala Staf Presiden RI Jenderal TNI (Purn) Moeldoko dalam kunjungan kerja ke Kota Dumai, Provinsi Riau, Jumat, mengajak pengusaha serikat buruh dan pemerintah daerah menjaga situasi tetap tertib agar hubungan kerja terus kondusif dan tidak terganggu persoalan ketenagakerjaan.

Dikutip harianriau dari laman riau.antaranews.com, Pemerintah Pusat memberikan perhatian serius terhadap persoalan tenaga kerja dan terus mendorong pemerintah daerah meningkatkan peran dan partisipasi menciptakan situasi kerja yang rukun harmonis.

"Persoalan perburuhan jadi perhatian serius pemerintah, terlebih karena akan memasuki masa pemilihan umum, tentunya kita inginkan situasi kerja terus kondusif tanpa ada kendala," kata Moeldoko di Lapangan Bukit Gelanggang Dumai.

Mantan Panglima TNI ini menambahkan bahwa perhatian pemerintah juga untuk meningkatkan sektor pembangunan dengan fokus pada infrastruktur jalan dan fasilitas kesehatan, pertanian, irigasi dan lain sebagainya dalam empat tahun terakhir.

Giat pemerintah membangun infrastruktur jalan ini untuk mendukung aktivitas masyarakat dengan penyediaan akses yang layak dan terjangkau, serta petani bisa mudah memasarkan produk pertanian dan sebagai sarana vital bagi kepentingan umum.

"Pembangunan dilakukan pemerintah ini tidak mudah dan tidak bisa instan, namun butuh proses panjang dn situasi tenang, karena itu pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dan butuh dukungan partisipasi semua lapisan masyarakat," sebut Moeldoko.

Seorang perwakilan buruh Agus Budianto yang diberi kesempatan berbicara di depan Moeldoko menyampaikan bahwa persoalan buruh dihadapi saat ini terkait moratorium impor di pelabuhan Dumai, perhatian hak kesejahteraan dan hukum kaum buruh, ketimpangan jumlah lapangan kerja dan tenaga kerja.

Dampak dari penutupan pelabuhan impor di Dumai, sekitar 3.500 buruh dan kapal serta angkutan transportasi tidak bekerja dan tidak memperoleh pemasukan, padahal seharusnya negara menjamin hak dan kesejahteraan para buruh.

"Kita mendorong pemerintah untuk mencabut moratorium impor produk tertentu di pelabuhan karena berdampak aktivitas buruh bongkar, transportasi dan kapal sepi, semoga persoalan ini bisa dicarikan solusi," kata Agus selaku Ketua Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Kota Dumai.

Kunker KSP Jenderal TNI (Purn) Moeldoko ke Dumai didampingi Gubernur Riau Syamsuar, Wali Kota Dumai Zulkifli As, Bupati Pelaksana HM Harris, Kapolres Dumai AKBP Restika PN, Dandim Letkol Inf Horas Sitinjak dan para pejabat daerah.

Usai menyampaikan paparan dan bertemu buruh pekerja dari berbagai serikat, Moeldoko melanjutkan kegiatan dengan meninjau pembangunan Jalan Parit Kitang dan melakukan penanaman pohon Mahoni di Kawasan Industri Pupuk Parit Kitang.

Halaman :

Berita Lainnya

Index