HARIANRIAU.CO - Komisi IV DPRD Riau menjadwalkan dalam waktu dekat akan memanggil ratusan pengusaha Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang ada di Provinsi Riau.
Hasil dari pantauan di lapangan, ternyata truk CPO (Cride Palm Oil) atau pengangkut Minyak Sawit Kasar merupakan penyebab terjadinya kerusakan jalan yang ada di Provinsi Riau.
Hal ini dikatakan oleh Ketua Komisi IV DPRD Riau, Husni Thamrin saat dikonfirmasi, Selasa (05/03) di ruang kerjanya.
"Kalau kita lihat truk CPO itu di lapangan, dalam beroperasi seluruhnya melebihi kapasitas angkut atau tidak penuhi standar. Karena kalau boleh diambil contoh, truk yang standar itu seperti truk Pertamina, sementara truk CPO berlebih panjangnya," jelas Thamrin.
Disampaikan juga oleh politisi Gerindra ini, persoalan lain dari pengusaha kelapa sawit ini, kenapa kendaraan atau truk yang dimiliki seluruhnya berplat nomor BK tidak BM. Ini diminta untuk dilakukan balik nama semuanya ke plat BM karena beroperasi di Riau.
"Berplat BK apakah karena tidak ada pengusaha Riau yang mampu beli truk BM, atau karena tidak mau urus balik nama," tambahnya.
Jadi menurut legislator Dapil Kabupaten Pelalawan ini, untuk mengatasi kerusakan jalan dan mutasi plat kendaraan ini, akan dilakukan pemanggilan atau hearing seluruh pengusaha kelapa sawit ini dengan cara bergantian. Akan dibahas permasalahan dan cari solusinya.
"Juga diikutsertakan dalam hearing instansi terkait seperti Dirlantas, PUPR, Dishub. Mau diapakan kondisi seperti ini," tambahnya lagi.
Maunya menurut Husni Thamrin lagi, nanti dalam operasional seluruh truk pengusaha PKS tidak luput dalam pengawasan di lapangan.
Setiap truk CPO yang melintas melebihi kapasitas angkut, harus dipotong atau dikurangi muatan dan dilakukan penilangan atau denda. Sehingga tidak akan ada lagi yang berani melebihi standar dan jalan di Riau akan terselamatkan. (MCR)
.jpeg)
