HARIANRIAU.CO - Ketua Komisi V DPRD Riau, Aherson yang salah satu tugasnya adalah membidangi masalah pendidikan, sangat menyayangkan banyaknya aduan dari masyarakat atau wali murid terkait keberadaan komite di sekolah-sekolah. Keberadaan komite malah jadi 'beban' bukan malah 'membantu' sebagai wakil wali murid di sekolah.
"Kita berharap komite yang sudah dibentuk oleh wali murid, merupakan perwakilan wali murid, bukan wakil dari sekolah. Jadi kebijakan yang diambil harus berpihak pada wali murid, bukan sekolah. Apalagi kalau sampai memberatkan wali murid. Inikan sudah tidak benar," sebutnya, Selasa (19/3).
Disampaikan juga oleh politisi Demokrat ini, komite juga harus mengerti apa yang bisa dipungut dan apa yang tidak. Kejadian selama ini karena ketidaktahuan dari pihak komite, sehingga antara pungutan dan sumbangan tidak ada bedanya. Bahkan besarannya juga memberatkan wali murid, bukannya malah mencari jalan keluar terhadap permasalahan, malah menambah beban masyarakat atau wali murid.
"Jadi inilah yang kita luruskan sekarang dan kita telah mengundang Kepala Sekolah tingkat SMA/SMK yang ada di Provinsi Riau menjelaskan hal ini. Sehingga kebijakan komite yang dikeluarkan tidak memberatkan wali murid, tapi 'memudahkan' anak didiknya dalam proses belajar-mengajar. Sumbangan yang dikutip tidak boleh ditentukan besarnya, tapi diserahkan semampu wali murid," jelas legislator Dapil Inhu-Kuansing ini lagi. (MCR)
.jpeg)
