HARIANRIAU.CO - Polemik kerja sama pengelolaan Hotel Aryaduta Pekanbaru antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dengan Lippo Karawaci belum memperlihatkan titik terang. Salah satu solusi yang ditawarkan Pemprov Riau adalah rasionalisasi kerja sama yang selama ini dinilai kurang maksimal untuk kontribusi pendapatan asli daerah (PAD).
Kepala Biro Ekonomi Setda Provinsi Riau, Darusman menilai, hal tersebut memang perlu menjadi perhatian. Menurutnya, rasionalisasi nota kesepahaman (Memorandum of Understanding atau MoU) kerjasama itu penting untuk segera dilakukan agar hak-hak Pemprov Riau bisa diakomodir secara proporsional.
Dalam implementasinya, pihaknya berkoordinasi dengan Biro Hukum Setda Provinsi Riau untuk segera melakukan rasionalisasi terhadap MoU kerjasama antara Pemprov Riau dengan Lippo Karawaci tersebut. Sehingga ada titik terang untuk solusi yang sudah pernah ditawarkan Pemprov Riau.
“Kita terus mencarikan solusi terbaiknya. Selain itu kita harapkan Biro Hukum melakukan rasionalisasi terhadap MoU yang lama, sebab MoU yang lama itu diduga merugikan Pemprov Riau," tuturnya, Selasa (19/3/2019) di Pekanbaru.
Poin ini menjadi perhatian, karena langkah yang selama ini ditempuh dengan mengajak pihak manajemen Lippo Karawaci berembuk bersama sepertinya belum mendapatkan titik temu.
Selain itu beberapa surat yang dilayangkan Pemprov Riau ke pihak pengelola hotel itu belum mendapat respon yang positif.
Selain itu pihaknya juga akan meminta arahan Gubernur Riau, Syamsuar. Apalagi masalah ini sudah sempat menjadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sehingga diharapkan dalam beberapa waktu ke depan sudah didapat solusi terbaik. (MCR)
.jpeg)
