Realisasi Serapan APBD Dumai Baru Capai 40 Persen

Realisasi Serapan APBD Dumai Baru Capai 40 Persen
Ilustrasi

HARIANRIAU.CO, DUMAI - Realisasi serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Dumai hingga memasuki triwulan ketiga per Agustus ini baru mencapai 40 persen. Hal itu dikarenakan, sejumlah proyek pembangunan fisik belum dilaksanakan.

“Serapan anggaran kita baru mencapai 40 persen, sebab proyek belum dilaksanakan dampak dari penurunan dana perimbangan untuk daerah atau dana bagi hasil dan dana alokasi khusus,” kata Walikota Dumai H. Zulkifli As belum lama ini.

Adanya pemotongan dana perimbangan daerah, sambung Wako, terpaksa melakukan penyesuaian, rasionalisasi anggaran dan penyusunan kembali program pembangunan.

Menurutnya, proses penyusunan ulang pelaksanaan anggaran tentu saja membutuhkan waktu, namun Pemerintah Kota Dumai tetap optimis serapan bisa maksimal hingga akhir tahun nanti.

“Sejumlah proyek fisik sudah mulai berjalan dan diharapkan dalam pelaksanannya mengutamakan kualitas dan mengikuti ketentuan berlaku demi kepentingan pembangunan Kota Dumai,” tuturnya.

Ia juga berharap, semua program pembangunan dapat berjalan lancar agar visi misi Dumai menuju masyarakat yang makmur dan madani dapat terwujud.

“Saya juga mengajak masyarakat Dumai untuk terlibat aktif mengawasi pembangunan agar hasilnya sesuai harapan dan dapat dinikmati oleh masyarakat dalam kurun waktu lama,” tukasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Komisi III DPRD Dumai Johannes MP Tetelepta telah mengingatkan rekanan kontraktor agar bekerja secara profesional dan sesuai ketentuan agar memperoleh pekerjaan yang berkualitas.

“Wakil rakyat yang duduk di lembaga parlemen, memilihi hak dan fungsi anggaran dan pengawasan terhadap program pembangunan yang berjalan di daerah,” sebutnya.

Program pembangunan harus diawasi bersama antara DPRD dan masyarakat serta lembaga yang memiliki fungsi sebagai pengawas pembangunan demi lancar dan suksesnya pelaksanaan program pemerintah.

“Dalam pelaksanaan pekerjaan proyek, bagi pelaksana dan pengawasan teknis agar bekerja sesuai ketentuan, tepat dalam penggunaan anggaran dan tepat sasaran, sehingga diharapkan tidak terjadi mal praktek di bidang konstruksi ini,” harap Politisi Partai Gerindra ini.

 

Sumber :faktariau

Halaman :

Berita Lainnya

Index