HARIANRIAU.CO - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bengkalis targetkan tahun ini akan mengalihkan usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang masih mengunakan sistem konvensional ke sistem pengelolaan berbasis syariah.
Dikutip harianriau dari laman riauterkinicom, menurut Kepala DPMD Kabupaten Bengkalis, Drs. H. Yuhelmi, proses peralihan menjadi BUMDes syariah tersebut sedang dalam proses persiapan dan terus digesa. DPMD juga berkoordinasi dengan dewan syariah nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta akademisi di Bengkalis.
"Kemarin kita sudah ke Dewan Syariah Nasional MUI, pada intinya mereka mengapresasi rencana ini untuk mengalihkan usaha BUMDes konvensional yang ada di desa menjadi syariah," papar ASN yang juga sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bappeda Kabupaten Bengkalis ini kepada wartawan, Rabu (30/5/19).
Jika rencana ini berhasil diterapkan, maka Bengkalis akan menjadi satu-satunya BUMDes yang menerapkan sistem syariah. Pihak Dewan Syariah Nasional menyampaikan dalam pertemuan kemarin untuk segera dilaksanakan sambil berjalan akan disempurnakan penerapannya.
Oleh karena itu, DPMD segera menyiapkan peraturan bupati (Perbup) terkait penerapan BUMDes syariah. Perbup yang disiapkan masih dalam proses perumusan bersama akademisi di Bengkalis.
"Rencana kita tahun ini Perbup bisa diselesaikan dan akan kita terapkan juga pelaksanaanya tahun ini. Kemudian setelah setahun berjalan Perbup tersebut akan diusulkan menjadi Perda dan terus disempurnakan," katanya lagi.
Untuk penerapan pada tahap awal akan dilakukan seluruh BUMDes yang beroperasi di Bengkalis. Namun pada penerapan tahap awal harus berhati hati karena penerapan BUMDes syariah belum ada rujukannya.
"Tentu kita berharap upaya ini berhasil dan akan menjadi rujukan bagi kabupaten lain yang juga ingin menerapkan BUMDes syariah," imbuhnya.
.jpeg)
