HARIANRIAU.CO, PELALAWAN - Saat ini, kurang optimalnya kinerja Dinas Perhubungan, komunikasi dan informasi (Dishubkominfo) Kabupaten Pelalawan mendapat sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pelalawan.
Dimana salah satu indikator tidak maksimalnya dinas terkait itu adalah masih kecilnya pendapatan dari sektor parkir. Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari sektor parkir dinilai tidak sebanding dengan potensi yang ada.
Ini disampaikan Ketua Komisi III DPRD Pelalawan Imustiar Minggu (14/8/2016). Menurutnya, dirinya menilai kinerja Dishubkominfo tidak sebanding dengan potensi yang ada. Dimana jumlah kendaraan bertambah setiap tahun, tapi pendapatan masih kecil.
"Ya, kurang optimalnya pendapatan yang kita dapat, saya meminta kepada Dishubkominfo melakukan terobosan baru untuk meningkatkan PAD dari parkir," tegasnya.
Imustiar juga mengatakan, bahwa kalau dilihat dari luas daerah kabupaten Pelalawan yang ada saat ini sangat berpotensi untuk meningkatkan PAD parkir, tapi sangat disayangkan banyak lokasi yang berpotensi belum dimanfaatkan oleh dinas terkait.
Disamping itu juga, masih banyak tukang parkir apakah resmi atau tidak, disaat bertugas meminta uang parkiran yang tidak memberikan karcis parkir kepada pelanggannya.
"Dishubkominfo Pelalawan harus benar-benar memasang target sesuai dengan potensi yang ada di lapangan. Maka dari itu, saya berharap kepada Dinas Perhubungan untuk melakukan pengecekan ulang terhadap sistem perpakiran yang diterapkan oleh Dishubkominfo Pelalawan saat ini. Dan saya menghimbau kepada dinas terkait untuk menertibkan tukang parkir yang sudah merugikan kita, karena mereka tidak meyetor kepada kita. Tukang parkir resmi yang memberikan karcis, biasanya dikarcis terpampang ada logo Dishubkominfo," tutupnya seperti dilansir Halloriau.
.jpeg)
