Kelurahan di Pekanbaru Bakal Terima Bantuan DAU Rp15 Miliar

Kelurahan di Pekanbaru Bakal Terima Bantuan DAU Rp15 Miliar
Ilustrasi - Salah satu infrastruktur jalan di kelurahan terpencil Kecamatan Pulau Batang Dua Kota Ternate yang dibangun melalui dana DPPK. (ANTARA/Abd

HARIANRIAU.CO - Sebanyak 83 kelurahan di Kota Pekanbaru, Riau, bakal menerima bantuan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp15 miliar dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan.

"Proses pencairan dana kelurahan tersebut sedang menunggu SK KPA dengan SK Bendahara Pengeluaran Pembantu," kata Kepala Bidang (Kabid) Perbendaharaan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru, Basri kepada wartawan di Pekanbaru, Jumat.

Dikutip harianriau dari laman antaranews, Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyalurkan dana bantuan kelurahan tahap I kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Pekanbaru sebesar Rp15 miliar.

Menurut dia, total anggaran kelurahan Pemkot Pekanbaru untuk tahun 2019 adalah Rp30,846 miliar dan diberikan kepada 83 kelurahan setiap bulan, DAU tambahan itu baru tersalurkan oleh pusat sebesar Rp15 miliar.

Sedangkan kewajiban pemerintah daerah dalam bentuk bantuan dana kelurahan bersumber dari APBD hanya lima 5 persen, akan tetapi keterbatasan anggaran maka Pemkot Pekanbaru baru sanggup 2 persen saja.

"Anggaran sebesar Rp15 miliar itu segera dicairkan, tinggal menunggu SK KPA dengan SK Bendahara Pengeluaran Pembantu," katanya.

Sementara itu, kelurahan yang belum mengajukan pencairan dana kelurahannya yakni Kecamatan Tenayan Raya, selain itu sebanyak 14 kelurahan belum lengkap administrasinya, dua kecamatan masih memproses Dokumen Pelaksana AnggaranDPA.

Ia menjelaskan bahwa pada tahun 2019, Kelurahan di Kota Pekanbaru untuk pertama kalinya mendapatkan bantuan DAU Tambahan dari pemerintah pusat sebesar Rp30,846 miliar dan diberikan kepada 83 kelurahan setiap bulan.

"Setiap kelurahan akan dibantu sebesar Rp30,8 juta perbulan, tapi saat ini masih menunggu petunjuk teknis berdasarkan rujukan Peraturan Menteri Keuangan No.187," katanya.

Halaman :

Berita Lainnya

Index