HARIANRIAU.CO - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau hingga kini masih mendata jumlah mobil dinas Pemerintah Provinsi Riau yang belum membayarkan pajaknya.
"Mobil dinas yang belum bayar pajak memang ada, tapi kalau jumlahnya masih pendataan sekarang, jadi belum lengkap," ungkap Kepala Bapenda Riau, Indra Putrayana.
Dia mengatakan, pembayaran pajak kendaraan dinas tersebut bukan dibebankan kepada pribadi atau orang yang menggunakan, namun dibayarkan oleh pemerintah daerah. Karena itu, ia menduga tertunggaknya pembayaran pajak tersebut karena pihak bendahara lupa melakukan pembayaran.
"Mobil dinas ini kan banyak jumlahnya. Mungkin tidak terdata kalau hanya mengandalkan bendahara. Mestinya yang menggunakan mobil itu lah yang mengecek di STNK kapan jatuh tempo pembayaran pajaknya," ujarnya.
Dari pengecekan yang dilakukan, sebut Indra, ada kendaraan dinas yang tertunggak pajaknya mulai dari satu tahun, dua tahun dan bahkan ada yang lima tahun.
"Pajak yang tidak dibayarkan sampai lima tahun, mungkin ini kendaraan sitaan yang sebelumnya digunakan oleh mantan pejabat atau pensiunan, tapi masih menguasai kendaraan itu," bebernya. (MCR)
.jpeg)
