HARIANRIAU.CO - Delapan Fraksi yang ada di DPRD Riau, Senin (17/06) sampaikan Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018. Fraksi PAN (Partai Amanat Nasional) soroti masalah pencapaian realisasi anggaran yang perlu ditingkatkan dimasa yang akan datang.
Disampaikan oleh juru bicara dari Fraksi PAN, Syamsurizal dari total anggaran 2018 sebesar Rp 10,326 triliun, terealisasi hanya Rp 8,469 triliun atau 82,02 persen. Apalagi dari total anggaran tersebut, belanja modal yang dialokasikan sebesar Rp 1,805 triliun atau 17,49 persen dari total belanja hanya terealisasi sebesar Rp 1,046 triliun atau 57,97 persen.
Sementara untuk belanja operasional dianggarkan sebesar Rp 6,588 triliun atau 63,90 persen dari total anggaran 2018, terealisasi Rp 5,762 triliun atau 87,47 persen. Anggaran untuk biaya operasional jauh lebih besar dari biaya modal, artinya pemprov lebih berpihak pada biaya operasionalnya dan kegiatan untuk masyarakat.
"Belanja modal sudah jauh dibawah biaya operasional, itupun tidak tetealisasi semuanya. Padahal anggaran inilah yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Untuk itu ke depan ini harus jadi perhatian pemprov bagaimana penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program yang dilakukan haruslah diprioritaskan atau bersentuhan langsung pada kebutuhan masyarakat," sebut Syamsurizal. (MCR)
.jpeg)
