HARIANRIAU.CO - Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PKPP) Buka acara Rapat Koordinasi Evaluasi dan Analisis Pelaksanaan Bantuan Pembiayaan Perumahan Wilayah 1 Tahun 2019, di Hotel Pangeran Pekanbaru, Kamis (27/6/2019).
Rapat Koordinasi ini dihadiri oleh Direktur Pelaksanaan pembiayaan infrastruktur Permukiman Haryo Bekti Martoyudo, dan dibuka oleh Gubernur Riau yang diwakili oleh Kepala Dinas Perumahan kawasan permukiman dan pertanahanan provinsi riau , Muhammad Amin.
Dalam sambutannya Muhammad Amin mengatakan, Penyelenggaraan rumah dan perumahan bagi masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, karena setiap orang berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak dan serasi dengan sesuai ketentuan pasal 19 Undang-undang no 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman.
“Mari bersama sama kita wujudkan percepatan pencapaian ketersedian rumah bagi Masyarakat Provinsi Riau, Pemerintah pusat mau pun pemerintah daerah tentu tidak dapat bekerja sendiri dalam mencapai target diperlukan kerja sama dari semua stakeholder seperti Perbankan dari sisi pembiayaan, Asosiasi dan Pengembangan Perumahan subsidi dari sisi suplyer,Program tersebut telah mampu meningkatkan daya beli masyarakat terhadap rumah sehat dan layak huni.” Tutup nya.
Dilain Pihak Direktur Pelaksanaan pembiayaan infrastruktur Permukiman Haryo Bekti Martoyudo mengatakan dari hasil pemantauan yang kami laksanakan selama periode januari sampai juni 2019 kami telah melaksanakan survey ke lapangan sekitar 2700 unit di setiap provinsi terdapat rumah yang belum di huni dengan berbagai alasan dan juga ada rumah yang di pindah tangankan, ini jadi catatan bersama kita harus berjanji fasilitas yang kita berikan untuk yang membutuhkan.
“Sinergi bersama stakeholder baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pengembang, dan Masyarakat sangat dibutuhkan dalam kita mendapatkan evaluasi sejauh mana tingkat aktivitas Program ini” tutupnya. (MCR)
.jpeg)
